KemenPAN-RB merilis data kementerian yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat Indonesia tahun ini, ternyata Kemenkumham berada di posisi teratas.
- Ruth Meliana
- Rabu, 20 November 2019 - 09:36 WIB
WowKeren - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah merilis data institusi yang paling banyak dilaporkan masyarakat Indonesia pada tahun ini. Laporan ini disampaikan melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) sejak Januari hingga September 2019.
Menurut data KemenPAN-RB, setidaknya sudah ada 20.279 laporan yang diajukan masyarakat Indonesia terhadap lembaga/kementerian di tahun ini. Kementerian yang paling banyak mendapat aduan dari masyarakat adalah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Tercatat, Kemenkumham telah menerima aduan dari masyarakat sebanyak 3.469 laporan. Kemudian aduan terbanyak kedua masyarakat diarahkan ke Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristekdikti) dengan 3.328 pelaporan.
Sementara itu Kementerian Sosial (Kemensos) berada di posisi ke 3 dengan jumlah pelaporan 1.535. Disusul Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan jumlah 899 laporan.
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan SIPP Kementerian PAN-RB Imanuddin menjelaskan jika tren pelaporan dari tahun ke tahun selalu meningkat. Menurut data yang disampaikan, pada Januari 2019 tercatat ada 7.086 laporan yang diterima yang kemudian melonjak tinggi di September 2019 menjadi 19.935.
"Dengan ada kanal pengaduan justru hal yang positif dalam rangka memberikan feedback," ujar Imanuddin di Kementerian PANRB, Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa (19/11). "Apa yang kita berikan belum tentu sama dengan persepsi masyarakat terkait apa yang mereka terima."
Topik pelaporan sendiri biasanya paling besar terkait permasalahan administrasi dengan presentase 20 persen. Topik pelaporan kemudian disusul terkait pelayanan kepolisian sebanyak 15 persen, ketenagakerjaan sebanyak 12 persen, kepegawaian sebanyak 10 persen dan sisanya mengenai persoalan lain-lain.
Sementara itu dalam sektor pemerintah daerah telah ditemukan 16.339 laporan yang diajukan masyarakat. Laporan ini terinci berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1.547, Pemerintah Kota Semarang sebanyak 1.536, Pemkot Bandung sebanyak 1.179, Pemkot Sidoarjo sebanyak 641 dan terakhir Pemkot Banjarmasin sebanyak 563 laporan.
Pada sektor pelaporan pemerintah daerah, masalah infrastruktur menjadi permasalahan yang banyak diadukan. "Infrastruktur (lokasinya) variatif, tapi umumnya yang banyak di Jawa," kata Imanuddin.
(wk/lian)
