Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo memastikan bahwa meskipun ASN bekerja dari rumah gaji mereka tidak akan dipangkas.
- Zodiak Yanuarita
- Sabtu, 23 November 2019 - 13:38 WIB
WowKeren - Pemerintah ingin mengupayakan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa bekerja dari rumah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo ikut menanggapi hal ini.
Tjahjo memastikan bahwa meskipun nantinya para ASN itu bekerja dari rumah, namun gaji yang mereka terima masih akan tetap sama. Menurutnya, tidak ada kaitan antara gaji dengan bekerja dari rumah. Hal itu disampaikan olehnya usai menghadiri acara "Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah II Tahun 2019", di bilangan Pacenongan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11).
"Oh enggak ada (pemangkasan gaji dan tunjangan)," kata Tjahjo. "Tidak ada kaitannya ya. Tidak, bukan pemangkasan. Yang dia terima (gaji) tetap."
Tjahjo mengatakan bahwa tujuan dari penerapan sistem tersebut adalah agar ASN bisa bekerja lebih efektif dan efisien. Sehingga hasil pekerjaan mereka juga menjadi lebih maksimal. Ia berharap agar dengan ASN bekerja dari rumah maka mereka bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat.
"Yang penting output-nya itu bisa tercapai, yang tadinya kalau dia kerja delapan jam hingga 10 jam di kantor hanya bisa dua hari," lanjut Tjahjo. "Kalau dia buat di rumah (pekerjaan) bisa lebih cepat."
Sebelumnya, kebijakan fleksibilitas kerja ASN tanpa perlu bekerja di kantor dimunculkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa. Rencananya, Bappenas akan menguji coba kebijakan ini mulai 1 Januari 2020.
"Ya kita uji coba dulu," kata Suharso di Jakarta, Rabu (20/11). "Ya mudah-mudahan 1 Januari 2020 bisa kita laksanakan."
Meski demikian, Suharso mengatakan bahwa belum ada diskusi lebih lanjut mengenai direktorat jenderal mana saja yang akan mempraktikkan kebijakan ini terlebih dahulu. "Belum, kita lihat nanti. Tapi siapa saja asal posisinya sebagai fungsional. Ya nanti lah kita lihat," ucap dia.
Ia menuturkan bahwa Joko Widodo alias Jokowi telah menyetujui jika kantor Bappenas nantinya yang akan menjadi percontohan smart ofifce ini. "Tapi tidak bisa semua diperlakukan begitu, yang penting ibu kota ke depan bentuknya akan seperti smart office smart government," lanjut Suharso.
(wk/zodi)
