Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melarang jajaran pegawai di kementeriannya membagikan souvenir atau cidera mata saat Rapat Umum Pemegang Saham dalam Surat Edaran yang baru diterbitkannya.
- Anis Rosella Pitaloka
- Sabtu, 07 Desember 2019 - 13:05 WIB
WowKeren - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah melakukan "bersih-bersih" kementeriannya itu sejak awal menjabat. Pendiri Mahaka Group ini diketahui baru saja mencopot Diektur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) yang diketahui melakukan penyelundupan onderdil motor Harley Davidson dan sepeda Brompton.
Baru-baru ini, Erick Thohir juga melarang BUMN untuk membagikan souvenir dalam setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara SE-8/MBU/12/2019 tentang Larangan Memberikan Souvenir atau Sejenisnya.
Surat Edaran ini ditetapkan pada Kamis (5/12). Dalam surat tersebut tertulis bahwa maksud dan tujuan penerbitan Surat Edaran ini adalah untuk efisiensi dan perwujudan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada Persero dan Perum.
Khusus untuk Perseroan Terbuka, dalam rangka memastikan keterpenuhan kuorum penyelenggaraan RUPS, pemberian souvenir kepada pihak pemegang saham selain negara masih bisa dilakukan. Akan tetapi, pemberian souvenir tersebut juga tetap harus memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.
Hal ini karena salah satu strategi BUMN dalam meningkatkan kinerja yaitu dengan melakukan efisiensi dan penghematan biaya operasional perusahaan. Maka, pelarangan pemberian souvenir atau sejenisnya dalam penyelenggaraan RUPS pada Persero atau Rapat Pembahasan Bersama pada Perum harus dilakukan. Hal ini agar pelaksanaan rapat tersebut sejalan dengan prinsip efisiensi dan pengelolaan perusahaan yang baik.
Sebelumnya, Erick Thohir juga diketahui telah merencanakan untuk memangkas jajaran eselon 1 di kementeriannya. Nantinya kemungkinan mereka yang dulunya berada di posisi tersebut akan ditempatkan sebagai direksi atau komisaris di perusahaan BUMN.
Tak hanya itu, Erick juga mengaku berencana untuk menggabungkan sejumlah perusahaan dan menutup perusahaan pelat merah yang memiliki kinerja negatif. Hal ini dilakukan demi memperbaiki bisnis inti perusahaan BUMN.
"Jumlah BUMN terlalu banyak, harus dikurangi," jelas Erick di Jakarta pada Rabu (4/12). "Harus diperbaiki bisnis intinya, harus di-merger atau ditutup, tidak bisa berdiri sendiri semua karena terlalu banyak."
(wk/aros)
