WowKeren - Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) jatuh tepat pada hari ini (9/12). Komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia pun lantas dibahas oleh sejumlah pihak, salah satunya Partai NasDem.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, Presiden Joko Widodo tetap berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Irma lantas menyalahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dinilainya hanya melakukan penindakan tanpa pencegahan.

"Saya kira komitmen presiden untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi jelas kok," terang Irma dilansir CNN Indonesia pada Senin (9/12). "Tak ada satupun menteri beliau yang ditangkap KPK beliau intervensi. Bahkan tegas dicopot."

Diketahui, ada 2 Menteri Jokowi yang sempat tersandung kasus korupsi dan telah ditangkap oleh KPK. Mereka adalah mantan Menteri Sosial Idrus Marham dan Mantan Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

Sementara itu, keputusan Jokowi untuk memberikan grasi kepada mantan Gubernur Riau Annas Maamun juga sempat dikritik. Irma pun membantah bahwa pemberian grasi itu adalah langkah mundur dalam penegakan pemberantasan korupsi.

"Annas Maimun bukan saja sudah lansia, tetapi beliau punya banyak penyakit," ungkap Irma. "Dan poin yang lebih penting dari itu adalah yang bersangkutan sehari-hari sudah memakai alat bantu pernafasan."

Sedangkan terkait dengan peringkat Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang naik, Irma menyalahkan KPK yang dinilainya sering mengedepankan fungsi penindakan dan tak memaksimalkan fungsi pencegahan. Diketahui, skor CPI Indonesia pada 2018 naik 1 poin dibanding 2017 menjadi 38 dan berada di peringkat 89 dari 180 negara.

"Kalau mau bicara indeks persepsi korupsi yang dikatakan naik, wajar saja," pungkas Irma. "Karena KPK di era Jokowi mengedepankan fungsi penindakan dan tak maksimal dengan fungsi pencegahannya."

Pernyataan Irma ini dilontarkan untuk menanggapi anggota DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, yang meragukan komitmen anti korupsi Jokowi lantaran memberikan grasi kepada Annas. Bukhori mengaku menyayangkan keputusan sang Presiden yang memberikan grasi kepada koruptor.

"Kalau kita lihat runut ke dalam bagaimana pemerintahan Jokowi jilid II-Jilid I itu kemudian mengeluarkan grasi terus terang kami sangat menyayangkan," ujar Bukhori di Jakarta pada Minggu (8/12). "Karena itu tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi."