Presiden Joko Widodo tidak hadir dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun hadir di pentas Prestasi Tanpa Korupsi SMKN 57 Jakarta.
- Anis Rosella Pitaloka
- Senin, 09 Desember 2019 - 15:07 WIB
WowKeren - Hari ini, Senin 9 Desember 2019 merupakan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan sambutan dalam acara tersebut pada hari ini. Namun, Jokowi tak menghadiri undangan tersebut, namun datang ke pentas Prestasi Tanpa Korupsi yang diadakan oleh SMKN 57 Jakarta.
Saat diwawancarai wartawan terkait harapannya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya menginginkan evaluasi program pencegahan dan penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tiga hal yang disorot Jokowi dalam evaluasi pemberantasan korupsi tersebut yakni program penindakan, rekrutmen politik, dan juga soal fokus KPK.
Presiden Jokowi menginginkan agar KPK fokus untuk menyelesaikan permasalahan tindakan korupsi tertentu. "Kita fokusnya di mana dulu? Jangan semua dikerjakan tidak akan menyelesaikan masalah. Evaluasi-evaluasi seperti inilah yang kita mulai koreksi, evaluasi, sehingga betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang konkret yang bisa diukur," ujar Jokowi kepada wartawan pada Senin (9/12).
Mantan Wali Kota Solo ini kemudian mengatakan jika penindakan korupsi yang dilakukan KPK sudah tepat. Namun, menurutnya, dibutuhkan tindak lanjut lebih dalam untuk perbaikan sistem supaya korupsi tidak berulang.
"Yang ketiga mengenai fokus di KPK," kata Jokowi. "Apakah perbaikan di sisi eksekutif daerah atau sisi pemerintah pusat atau kepolisian atau kejaksaan sehingga harus ditentukan fokusnya sehingga tidak sporadis Evaluasi sangat perlu."
Jokowi sendiri mengakui bahwa penindakan untuk menangkap tersangka kasus korupsi itu diperlukan. Akan tetapi, penindakan tersebut juga harus diimbangi dengan evaluasi sistem di dalamnya agar korupsi tidak kembali terulang.
"Penindakan perlu," tegas Jokowi. "Tapi setelah penindakan harus ada perbaikan sistem masuk ke instansi, misalnya satu provinsi ada gubernur ditangkep, setelah ditangkep seharusnya perbaikan sistem masuk ke situ."
Oleh karena itu, Jokowi berencana untuk bertemu dengan pimpinan KPK guna membahas perbaikan sistem pemberantasan korupsi, termasuk yang bersinggungan dengan rekrutmen politik. "Oleh sebab itu, saya akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan hal-hal yang saya sampaikan baik menyampaikan perbaikan sistem," tuturnya.
(wk/aros)