Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Donal Fariz menilai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi justru melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 12 Desember 2019 - 11:57 WIB
WowKeren - Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) tidak digelar pada tahun ini. Menurut, Indonesia Corruption Watch, tidak adanya malam penghargaan tersebut berkaitan dengan rasa kecewa masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz. "Saya juga berpandangan ini juga tidak bisa dilepaskan dari kekecewaan terhadap Jokowi," katanya dilansir Detik, Kamis (12/12).
Menurutnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi justru melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Misalnya seperti RUU KPK yang masih menuai polemik hingga kini. Meski sudah didesak oleh banyak pihak untuk mengeluarkan Perppu, namun nyatanya Jokowi sampai sekarang belum memberikan sinyal-sinyal akan menerbitkan Perppu tersebut.
"Kebijakan-kebijakan (Jokowi) tidak menunjukkan semangat pemberantasan korupsi yang nyata," tutur Donal "Bahkan cenderung berseberangan seperti revisi undang-undang KPK yang memperlemah organisasi tersebut."
Lebih lanjut, Fariz menyebut bahwa 2019 merupakan tahun yang kelam bagi KPK. Adanya Revisi UU KPK yang telah disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu justru membuat lembaga anti rasuah ini seakan "mati suri". KPK yang seharusnya adalah lembaga independen seakan menjadi lembaga yang berada di bawah kekuasaan presiden. "KPK menjadi mati suri akibat revisi undang-undang tersebut mereka berada di bawah kekuasaan presiden untuk saat ini," ungkap Donal.
Sementara itu, salah satu pengurus BHACA Natalia Soebagjo mengaku prihatin dengan kondisi pemberantasan korupsi saat ini. Menurutnya, komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi seakan mulai memudar. Oleh sebab itu, pihaknya memutuskan untuk tidak memberikan penghargaan untuk saat ini.
"Kami juga prihatin dengan keadaan sekarang," kata Natalia masih dilansir Detik. "Kami melihat bahwa komitmen pemerintah untuk tetap gigih memerangi korupsi itu nampaknya sedang mencapai titik berbeda. Jadi oleh karena itu kita merasa tidak waktunya memberikan penghargaan."
(wk/zodi)
