Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ternyata merespons positif kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim yang ingin meniadakan UN. Padahal kebijakan itu menuai sikap kontra sejumlah pihak, termasuk eks Wapres JK.
- Elvariza Opita
- Sabtu, 14 Desember 2019 - 21:01 WIB
WowKeren - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya sang menteri muda terus menghadirkan gebrakan yang sukses membuat masyarakat terkejut.
Salah satu yang sedang ramai dibicarakan adalah kebijakan Nadiem untuk menghapus Ujian Nasional. Nadiem berpandangan ujian tersebut hanya akan menambah beban beban para siswa, yang mana tidak sesuai dengan slogan "Merdeka Belajar" usungan sang menteri.
"Untuk 2020, UN akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya. Tapi itu hari terakhir UN seperti format sekarang diselenggarakan," kata Nadiem di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12). "Di tahun 2021, UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter."
Tak ayal kebijakan ini menjadi kontroversi tersendiri di kalangan masyarakat. Salah satunya dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menilai kebijakan meniadakan ujian nasional dapat berdampak negatif.
Menurut JK, peniadaan ujian nasional dapat menciptakan generasi yang lembek. Pasalnya tidak ada tantangan yang harus ditaklukkan oleh para siswa tersebut.
Namun rupanya kebijakan yang menuai pro dan kontra itu justru mendapat respons positif dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Ketua PB PGRI, Didi Suprijadi, mengungkap bahwa 70 persen dari masyarakat dan guru sebenarnya setuju bahwa UN dihapus. Hal ini didasarkan pada hasil survei tahun 2012 lalu.
"Urusan setuju tidak setuju kami dari PGRI, sudah kecil-kecilan, mengadakan survei," kata Didi di Jakarta, Sabtu (14/12). "Hampir seluruh guru 70 persen setuju UN diubah atau dihapus. Riset ini tahun 2012."
Bahkan menurut Didi, hasil survei itu telah disampaikan kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sayangnya tidak ada tindak lanjut dari penyampaian hasil survei tersebut.
Lebih lanjut, menurut Didi, penerapan UN bagi guru sebenarnya susah-susah gampang. Karena ada banyak variabel yang harus diperhatikan dalam pembuatan soal serta pelaksanaan ujiannya. "Ada prinsip di situ, tanggung jawab, akuntabel," jelas Didi, dilansir Viva.
(wk/elva)
