Sebelumnya, pemerintah diketahui memang tengah berencana untuk melakukan pemekaran di wilayah Papua. Bupati Puncak Willem Wandik menilai idealnya ada 6 provinsi di Papua dan Papua Barat.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 16 Desember 2019 - 20:55 WIB
WowKeren - Bupati Puncak Willem Wandik menyatakan bahwa di Papua dan Papua Barat idealnya terdapat 6 provinsi. Alasannya, rentang kendali antar kabupaten saat ini masih sulit dijangkau oleh masyarakat yang memerlukan pelayanan. Sehingga dengan kata lain, perlu ada penambahan lagi sebanyak 4 provinsi.
"Efektif harus dibentuk (provinsi) baru itu empat. Jadi Provinsi Papua dan Papua Barat (yang ada sekarang)," kata Willem usai menghadiri Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di Istana Negara, Senin (16/12). "Yang barunya dibentuk empat lagi. Jadi total enam provinsi. Karena jarak jangkauannya cukup jauh, medannya luasnya."
Menurutnya, penambahan 4 provinsi baru di Papua sangat penting untuk dilakukan. Tak hanya untuk kepentingan nasional, namun juga untuk masyarakat Papua itu sendiri. "Mengapa kita harus lakukan (pemekaran)? Karena rentang kendali pemerintahan ini juga sangat membutuhkan kehadiran negara," tambah Willem.
Ia berharap agar pemekaran di wilayah Papua bisa segera terwujud. Untuk awal mula, Willem menilai bahwa pemekaran bisa dilakukan bisa dengan menambah 3 provinsi baru yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan.
"Saya harap pemekaran yang diusulkan, Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, Papua Selatan," tutur Willem. "Dipertimbangkan oleh pemerintah dengan hasil kajian yang sudah disiapkan."
Sebelumnya, pemerintah diketahui memang tengah berencana untuk melakukan pemekaran di Papua. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bahkan telah mengungkap nama Provinsi baru dalam pemekaran tersebut, yakni Papua Selatan.
Meski demikian, rencana tersebut tak luput dari kritikan. Pembentukan provinsi Papua Selatan justru diprediksi tidak akan bisa menyelesaikan akar masalah konflik di Papua. Pembentukan provinsi Papua Selatan dinilai akan menambah keberadaan personel militer dan keamanan di wilayah baru tersebut.
"Kami berpikir (pemekaran) ini bukan solusi," tutur tokoh Papua sekaligus Ketua Sinode Gereja Kingmi, Pendeta Benny Giay dilansir CNN Indonesia pada Senin (16/12). "Ini hanya untuk memperbanyak militer, memperbanyak institusi keamanan di Tanah Papua."
(wk/zodi)
