Ketua DPP Demokrat, Jansen Sitindaon, menilai pemerintah terlalu fokus pada mencari 'sumber kesalahan' dalam kasus gagal bayar Jiwasraya alih-alih menemukan solusi untuk mengatasinya.
- Elvariza Opita
- Jumat, 27 Desember 2019 - 14:47 WIB
WowKeren - Kasus gagal bayar polis oleh asuransi Jiwasraya terus bergulir panas. Apalagi belakangan Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik megakorupsi dan kesalahan investasi di balik defisit triliunan rupiah yang terjadi ini.
Berbagai fakta baru terkait kasus Jiwasraya ini pun diungkap ke publik. Termasuk di antaranya kronologi kasus gagal bayar yang baru-baru ini dibeberkan oleh Kementerian BUMN.
Dari informasi kronologi yang dirilis ke media itu, dilansir dari CNN Indonesia, permasalahan likuiditas Jiwasraya sudah terjadi sejak 2006 silam. Berbagai metode pun coba dilakukan oleh pemerintah demi menyehatkan kembali kinerja finansial perusahaan asuransi tersebut, meski ternyata tak berjalan maksimal.
"Permasalahan likuiditas PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sejatinya sudah terjadi sejak 2006 silam," ujar Kementerian BUMN, dilansir pada Jumat (27/12). "Banyak pihak mulai 'buang badan' menyelamatkan diri."
Namun langkah Kementerian BUMN untuk mengungkap setransparan mungkin rentetan kejadian yang ada rupanya justru ditanggapi negatif oleh Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen P Sitindaon. Jansen, lewat cuitannya, kembali mengkritik keras pengungkapan kronologi tersebut.
Jansen menilai pemerintah justru sibuk mencari sumber kesalahan alih-alih menemukan solusi untuk kasus gagal bayar yang terjadi. Bahkan Jansen tak segan memberi jawaban ngegas, mendesak pemerintah untuk memanggil seluruh menteri BUMN sejak era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
"1. Bukannya memikirkan solusi malah terus sibuk nyalahkan masa lalu. Biar sekalian terang benderang, via pansus DPR, panggil sj semua Menteri BUMN sejak zaman bu Mega sampai skrg," cuit Jansen, Jumat (27/12) siang. "Biar diuji: dimasa siapa Jiwasraya ini hancur, beli saham ugal-ugalan "bobrok" tak bertanggungjawab."
Jansen bahkan melampirkan daftar menteri-menteri yang semestinya dipanggil demi mempertanggung jawabkan kasus Jiwasraya ini. Kekesalannya terasa tak terbendung ketika menyebut sosok-sosok yang lebih bertangung jawab atas kasus Jiwasraya sejatinya berada di lingkup internal pemerintah saat ini, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sebelumnya Demokrat memang kerap memberi jawaban "ngegas" menanggapi SBY yang ikut dicatut namanya dalam pusaran kasus Jiwasraya. Sementara itu, SBY sendiri sudah sempat mengungkapkan pandangannya soal ini.
Dengan kalem, bahkan cenderung pasrah, SBY mengaku tak mempermasalahkan bila pemerintah berusaha menyalahkan masa lalu alih-alih mencari solusi untuk mengatasi gagal bayar Jiwasraya. Hal ini seperti diungkap oleh Staf Pribadi SBY, Ossy Dermawan.
(wk/elva)
