Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menilai bahwa penyebab kuota BBM subsidi kerap jebol lantaran masih banyaknya penyimpangan saat proses distribusi.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 30 Desember 2019 - 16:30 WIB
WowKeren - Realisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi sepanjang 2019 tercatat melebihi kuota penyaluran dalam APBN 2019. Akibat dari kondisi ini, pemerintah harus menanggung kerugian Rp 3 triliun untuk menutup biaya tersebut.
Terkait hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memberikan tanggapan. Arifin menilai bahwa penyebab kuota BBM subsidi kerap jebol lantaran masih banyaknya penyimpangan saat proses distribusi.
"Tadi disampaikan BPH," kata Arifin di Kantor BPH Migas, Senin (30/12). "Banyak penyimpangan terjadi, ada dua hal yang bisa kita sampaikan. Kurangi dan eliminasi masalah penyimpangan ini."
Oleh sebab itu, ia meminta agar masyarakat juga ikut serta dalam melakukan pengawasan. Untuk melakukan pengawasan itu, Arifin menekankan untuk memanfaatkan teknologi seperti digitalisasi noozle. Ia menilai bahwa penyimpangan tersebut banyak dilakukan di daerah-daerah.
"Di 2020 sudah separuh, harapan selesai semua," lanjut Arifin. "Penyimpangan ini saya ikut saksikan terutama di daerah, pengisian dilakukan di depan mata."
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan adanya koreksi terkait penyaluran subsidi. Sehingga perlu untuk dilakukan pendataan. Penyimpangan ini, dikatakannya harus menjadi perhatian bagi semua pihak.
"Ini membutuhkan upaya semua pihak," kata Arifin. "Meningkatkan tingkat pendataan masyarakat kita dan upaya kita alokasikan, harus jadi concern semua pihak."
Sebelumnya, Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas M Fanshurullah Asa mengatakan bahwa akibat jebolnya kuota BBM tersebut, pemerintah harus menanggung kerugian. "Berdasarkan data verifikasi BPH migas kuota ini sudah jebol, kelebihan 1,3-1,5 juta KL. Artinya ini potensi kelebihan sekitar Rp 3 triliun kalau dikalikan 2.000 APBN," kata dia di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (30/12).
Adapun penyimpangan tersebut terjadi sebagian besar di sejumlah daerah di Pulau Jawa. "Ada di Jawa Timur, ada di Jawa Barat, kemudian juga Jawa Tengah, termasuk Sulawesi itu mayoritas sudah hampir jebol semua," lanjut Asa.
(wk/zodi)
