BPJS Kesehatan membantah pernyataan Din Syamsuddin yang mengatakan bahwa pihaknya masih memiliki hutang sebesar Rp 1,2 triliun kepada RS Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf.
- Nidya Putri
- Selasa, 31 Desember 2019 - 09:58 WIB
WowKeren - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) membantah pernyataan eks Ketua Umum Pengurus PP Muhammadiyah Din Syamsuddin soal hutang sebesar Rp1,2 triliun yang mereka tanggung kepada seluruh rumah sakit milik Muhammadiyah. Meski begitu, pihak BPJS Kesehatan tak menampik jika pihaknya memang pernah memiliki hutang yang besar kepada RS Muhammadiyah.
Namun, Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan jika hutang tersebut telah dibayar dan hanya menyisakan hutang sebesar Rp 500 miliar. Bahkan ia mengaku bahwa pihaknya telah membayar sebagian besar utang jatuh tempo kepada rumah sakit yang berafiliasi dengan Muhammadiyah.
"Yang tersisa sekitar Rp 500 miliar. Tapi data bergerak terus," ujar Iqbal dilansir CNNIndonesia, Selasa (30/12). "Kami ingin sampaikan BPJS Kesehatan selalu berkomitmen untuk membayar kewajiban."
Iqbal kemudian menambahkan bahwa BPJS Kesehatan terus berupaya membayar utang jatuh tempo kepada fasilitas kesehatan (faskes), termasuk rumah sakit di bawah naungan Muhammadiyah. Apalagi, saat ini ada 83 rumah sakit milik Muhammadiyah yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. "Ada kemajuan dari pembayaran ke rumah sakit milik Muhammadiyah, kan ada pencairan dana talangan dari pemerintah," kata Iqbal.
Sebelumnya telah diberitakan bahwa Din Syamsuddin secara terang-terangan mengungkap jika BPJS Kesehatan memiliki hutang ke Muhammadiyah sebesar Rp 1,2 triliun. Hal ini diungkapkannya kala memberi sambutan di Milad ke-61 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Launching Count Down Menuju Muktamar, di Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (28/12). Video Din tersebut diunggah ke kanal YouTube milik Muhammadiyah "tvMu Channel" pada Minggu (29/12).
"Saya mendapat banyak penyampaian, apakah betul Muhammadiyah berpiutang pada pemerintah, khususnya BPJS. Setelah saya tanya beberapa Ketua PWM, angkanya bukan yang beredar di DPR hanya Rp350 miliar," ujar Din dalam video tersebut. "Secara keseluruhan Rp1,2 triliun. Itu hak Muhammadiyah."
(wk/nidy)
