WowKeren - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan optimis mampu melunasi defisit ke rumah sakit tahun ini. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris.

Ia yakin jika lembaga pemerintah tersebut bisa menjalankan skema tarif iuran yang baru dengan baik, maka utang-utang BPJS ke rumah sakit selama ini bisa tertutup. Apa lagi jika aspek pendataan dirapikan secara bertahap.

"Kalau tahun ini kita konsisten jalankan skema tarif iuran BPJS Kesehatan yang baru ini dengan baik, terutama aspek pendataan dirapikan secara bertahap," kata Fahmi di Kantor Kemenko PMK, jakarta Pusat, Senin (6/1). "Tahun ini utang-utang rumah sakit akan bersih semua."

Sementara itu berdasarkan keterangan dari Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf, utang BPJS per 2019 jumlahnya mencapai Rp 14 triliun.

"Rp 14 triliun, per akhir Desember 2019. Itu yang di-carry over ke tahun ini," kata Iqbal. "Itu akan diselesaikan dengan komitmen Perpres (75 tahun 2019) dijalankan, Inshaallah bisa."

Untuk melunasi utang-utang tersebut, BPJS akan mengusahakannya tanpa talangan dari dana pemerintah. Selain itu, Kementerian Keuangan sendiri menurutnya tidak lagi memberikan dana talangan. "Nggak lah (andalkan dana talangan), kita harus berdikari. Utang kita bayar dari iuran semuanya," tegas Iqbal.

Pemerintah sendiri telah acap kali mengucurkan dana talangan untuk menutup defisit BPJS Kesehatan sepanjang 2019. Sebesar Rp 9 triliun dibayarkan untuk melunasi jasa BPJS golongan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Kemudian, Rp 1 triliun diberikan untuk membayarkan jasa BPJS Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat TNI/Polri. Sisanya, Rp 4 triliun untuk membayar jasa BPJS bagi PBI daerah lewat Pemerintah Daerah.