Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut rencana pembangunan pangkalan kapal ikan nelayan di Kabupaten Natuna sudah direncanakan dalam RPJMN 2020-2024.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 10 Januari 2020 - 18:12 WIB
WowKeren - Pemerintah menyebut bahwa rencana pembangunan pangkalan kapal ikan nelayan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau bukan dilakukan karena adanya konflik di wilayah tersebut. Pembangunan tersebut sejatinya sudah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. "Oh tidak (karena konflik Natuna). Itu sudah ada (di RPJMN), cuma orang kan tidak baca detail semua itu," ucap Suharso, Kamis (9/1).
Namun, Suharso tidak merinci seperti apa rencana pembangunan pangkalan ikan nelayan di Natuna tersebut. Untuk mekanisme lebih lanjut, hal itu ada di tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tak hanya itu, pembangunan pangkalan kapal ikan tidak hanya dilakukan di Natuna namun juga di beberapa titik di Indonesia.
Namun, Suharso tidak menyebutkan secara pasti dimana pangkalan kapal ikan akan dibangun. namun yang jelas, ada enam titik yang akan jadi lokasi pembangunan.
"Intinya bukan hanya di Natuna, kami akan punya enam titik," lanjut Suharso. "Saya tidak tahu persis, khawatir salah, tapi salah satunya di Natuna. Lalu, Saumlaki dan Tual (Maluku)."
Terkait berapa besaran anggaran yang diperlukan pemerintah maupun siapa saja yang akan terlibat dalam pembangunan ini, Suharso enggan menyebutkan secara pasti. "Pokoknya dalam lima tahun yang akan datang ini (pembangunannya)," tuturnya.
Sebelumnya, rencana pemerintah untuk membangun kapal ikan di Natuna disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. "Kami mengulang lagi desain Natuna untuk pangkalan kapal ikan masuk, dulu sudah dibuat, tapi tidak tuntas. Kemudian letaknya di selatan, kami mau letaknya di utara," ungkap Luhut.
Luhut menilai bahwa kebutuhan luas lokasi pangkalan kapal ikan kian meningkat. Hal itu tak hanya disebabkan karena banyaknya jumlah nelayan yang didatangkan dari Pantura namun juga karena pemerintah ingin nelayan bisa menggunakan kapal dengan kapasitas di atas 30 GT.
(wk/zodi)
