Sebelumnya, TNI memastikan bahwa kapal nelayan maupun kapal penjaga pantai Tiongkok sudah angkat kaki dari perairan Natuna namun rupanya masih ada kapal nelayan di sana.
- Zodiak Yanuarita
- Sabtu, 11 Januari 2020 - 18:38 WIB
WowKeren - Tiga Kapal Perang Republik Indonesia milik TNI AL mengusir rombongan kapal nelayan Tiongkok yang kedapatan menebar jala di sekitar perairan Natuna yang masih merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI.
Sebelumnya, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan telah melakukan pemantauan di ZEE sekitar Natuna. Dari pemantauan yang menggunakan Pesawat Intai Maritim Boeing 737 AI-7301 milik TNI AU terlihat bahwa sejumlah kapal nelayan Tiongkok berada di wilayah tersebut.
Mengetahui wilayah RI dijamah lagi oleh kapal asing, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Laksdya TNI Yudo Margono lantas mengirim tiga KRI. Adapun KRI yang melakukan pengusiran itu antara lain KRI Karel Satsuit Tubun (KST) 356, KRI Usman Harun (USH) 359, KRI Jhon Lie 358.
Melihat rombongan kapal nelayan Tiongkok menebar jala untuk menangkap ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia, 3 KRI itu mendekat dan membaur ke tengah-tengahnya. KRI pun meminta agar mereka segera meninggalkan wilayah ZEE.
"Pangkogabwilhan I telah memerintahkan kepada Komandan KRI untuk masuk di sela-sela konvoi kapal-kapal ikan Tiongkok," bunyi siaran pers yang diterbitkan Puspen TNI seperti dilansir dari CNN Indonesia, Sabtu (11/1). "Dan mengganggu kapal tersebut yang sedang menebar jaring untuk menangkap ikan secara ilegal agar segera keluar dari ZEE Indonesia."
Adapun alasan TNI tidak langsung menangkap para nelayan tersebut demi menjaga hubungan baik kedua negara. Namun, jika nelayan-nelayan itu tetap bersikeras tidak mau meninggalkan Natuna maka tidak menutup kemungkinan TNI akan menempuh jalur hukum.
"Apabila mereka (kapal-kapal asing Tiongkok) tidak mau atau masih tetap bertahan di perairan Laut Natuna," bunyi pernyataan dalam siaran pers. "Maka sesuai dengan perintah Presiden RI Ir. Joko Widodo akan ditangkap dan diproses secara hukum."
Sebelumnya, TNI memastikan bahwa sudah tidak ada lagi kapal nelayan maupun Coast Guard Tiongkok di perairan Natuna. Hal itu disebut-sebut terjadi usai Presiden Joko Widodo alias Jokowi berkunjung ke Natuna. Namun, pernyataan itu langsung dimentahkan oleh Guru Besar Universitas Indonesia bidang Hukum Internasional, Profesor Hikmawanto Juwana.
(wk/zodi)
