Gubernur Riau dinilai membangun 'Dinasti Kekuasaan' usai melantik keluarga sendiri sebagai pejabat di provinsi tersebut. Menanggapi kabar tersebut Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung buka suara.
- Nidya Putri
- Senin, 13 Januari 2020 - 10:12 WIB
WowKeren - Gubernur Riau Syamsuar dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Yan Prana Jaya Indra Rasyid belakangan ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, mereka diketahui melantik menantu, adik, kakak, sampai istri sendiri menjadi pejabat di daerah tersebut.
Terang saja, sikap tersebut mendapatkan penolakan keras dari masyarakat Riau. Bahkan tak sedikit yang meminta agar Syamsuar mundur dari jabatannya tersebut karena dinilai menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan nepotisme.
Merespon permasalahan tersebut, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung pun turut buka suara. Menurutnya, isu nepotisme sendiri bisa muncul jika proses pengangkatan keluarga Gubernur dan Sekda Riau itu tidak objektif dan transparan.
"Saya kira harus dilihat dulu prosesnya. Kalau nama-nama yang disebutkan itu lulus dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, saya kira tidak masalah," Ujar Ahmad, Senin (13/1). "Yang penting apakah prosesnya dilakukan secara transparan, objektif, dan tidak diskriminatif. Walaupun tetap sangat rentan terkena isu nepotisme."
Meski begitu, Ahmad meminta agar proses pengangkatan keluarga Gubernur dan Sekda Riau itu ditinjau ulang jika ditemukan prosedur yang tidak transparan. Apalagi jika ada orang yang lebih berkualitas menjadi korban.
"Namun sebaliknya kalau ditemukan ada prosedur yang dilanggar, tidak transparan, penilaian yang tidak objektif, apalagi ada orang lain yang lebih berkualitas dikorbankan, maka perlu ditinjau ulang," ujar politikus Partai Golkar itu.
Sebelumnya diketahui jika Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) memprotes sikap membangun "Dinasti Kekuasaan" tersebut. "Mereka belum genap 1 tahun menjabat, namun sudah melakukan nepotisme di Pemerintahan Riau," tegas Ketua DPC GMNI Pekanbaru, Fadli, Jumat (10/1). "Jika hal ini tidak dapat dilakukan Gubernur Riau, maka dengan hormat GMNI Pekanbaru meminta Syamsuar mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Riau."
(wk/nidy)