Sebelumnya, Perwakilan massa aksi Ojol Nusantara Bergerak dengan Kementerian Perhubungan RI sepakat bahwa pembahasan tarif ojek online akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kota.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 20 Januari 2020 - 13:10 WIB
WowKeren - Kementerian Perhubungan memberi sinyal akan adanya penyesuaian tarif ojek online. Menhub Budi Karya Sumadi menyebut bahwa hal itu akan terjadi dalam waktu dua minggu ke depan.
Dalam waktu dekat, Kemenhub akan mengajak pihak penyedia layanan aplikasi dan juga mitra pengemudi ojek online untuk membicarakan hal itu. "Mungkin akan kita lihat dalam dua minggu ke depan, ya kalau mau adil ya sekitar satu bulan," kata Menhub Budi dilansir Antara, Senin (20/1).
Untuk menyesuaikan tarif transportasi ojek online, ada sejumlah faktor yang harus diperhatikan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyebutkan salah satunya adalah hitungan asuransi BPJS Kesehatan. Faktor ini memungkinkan tarif ojek online untuk naik. "Sebelumnya sudah ditinjau juga dalam aturan, dan mungkin juga kenaikan dianggap wajar, ya sudah tidak apa-apa, kita bicarakan," kata Budi masih dilansir Antara.
Sebelumnya, Perwakilan massa aksi Ojol Nusantara Bergerak dengan Kementerian Perhubungan RI sepakat bahwa pembahasan tarif ojek online akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kota. Sebab selama ini, penentuan tarif berdasarkan zonasi dinilai kurang efisien.
"Alhamdulillah Dirjen Perhubungan Darat setuju untuk mengembalikan tarif ke daerah dan sesuai daerah masing-masing," kata Ketua Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Kalimantan Timur Fadel Balher yang menjadi salah satu perwakilan. "Artinya Gubernur atau Walikota akan menentukan tarif ojek online masing-masing."
Dengan disesuaikannya tarif berdasarkan kemampuan masing-masing daerah maka akan ada kesesuaian pendapatan yang diinginkan oleh para pengemudi ojek online. Sementara itu, Ketua GARDA Igun Wicaksono menilai bahwa dengan adanya kesepahaman tarif dengan pemerintah maka diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek daring.
"Zonasi itu ada yang ngerasa ketinggian atau kerendahan," jelas Igun. "Kalau disesuaikan dengan per provinsi artinya sudah disesuaikan dengan pendapatan masyarakat di daerah itu."
(wk/zodi)
