Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin terang-terangan menolak wacana pemerintah untuk memulangkan 600 WNI mantan partisipan ISIS.
- Nidya Putri
- Senin, 10 Februari 2020 - 10:34 WIB
WowKeren - Wacana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) mantan partisipan ISIS hingga saat ini masih menjadi polemik. Pro dan kontra turut dilontarkan oleh sejumlah pihak.
Keputusan terkait rencana pemulangan 600 WNI eks ISIS ini bakal diputuskan pemerintah sekitar bulan Mei atau Juni nanti. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.
"Saya percaya pada waktunya nanti Bapak Presiden tentu akan menimbang dari draf-draf yang ada," ujar Ngabalin di Kawasan Wahid Hasyim, Jakarta, Minggu (9/2). "Karena ini kan nanti dilihat oleh Pak Wakil Presiden karena beliau sebagai koordinator untuk urusan radikalisme dan terorisme. Mungkin bulan Mei atau Juni itu mudah-mudahan Presidennya ada waktu juga."
Lebih lanjut, Ngabalin mengungkapkan pendapat pribadinya yang mengaku menolak wacana pemerintah tersebut. Pasalanya, para WNI yang kini berstatus eks ISIS ini sempat menyebut menyebut pemerintahan RI thoghut (menyembah selain Allah SWT) yang mana hal ini dinilai sebagai persoalan ideologi yang serius.
"Karena sudah menyebutkan negara ini negara thoghut, negara kafir, dia merobek-robek membakar paspornya, makan itu kau punya paspor," papar Ngabalin. Ia kemudian menambahkan jika keputusan mereka untuk memilih keluar Indonesia dan menempuh jalan yang dianggap menuju surga merupakan urusan individu masing-masing."
"Tempuhlah jalan itu, kau selamat atau kau tidak selamat, itu urusanmu," pungkasnya. "Jangan lagi membebani negara pemerintah, serta rakyat Indonesia dengan rencana pemulanganmu."
Sementara itu, Presiden Joko Widodo sendiri sempat menyerukan sinyal penolakannya terkait pemulangan WNI eks ISIS tersebut. Namun, ia akan menunggu masukan dari kementerian dalam rapat terbatas (ratas) nantin. "Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak. Tapi, masih dirataskan," kata Presiden Jokowi di istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2).
(wk/nidy)
