WowKeren - Wacana pemerintah untuk membangun terowongan Istiqlal-Katedral menuai berbagai reaksi. Salah satu kritik datang dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

PP Muhammadiyah menilai agar pemerintah bisa lebih mewujudkan toleransi antara umat beragama yang hakiki, bukan sebatas secara simbolik semacam pembangunan terowongan. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai bahwa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah bentuk toleransi secara nyata, bukan yang basa-basi.

"Kalau menurut saya, yang dibutuhkan sekarang itu bukan silaturahmi dalam bentuk fisik dengan terowongan," kata Abdul di Jakarta Pusat, Senin (10/2). "Tapi yang diperlukan itu silaturahmi dalam bentuk infrastruktur sosial di mana pemerintah ini secara sungguh-sungguh membangun toleransi yang autentik, toleransi yang hakiki, bukan toleransi yang basa-basi."

Untuk itu, ia berharap agar Presiden Joko Widodo meninjau kembali rencana ini. "Itu yang jauh diperlukan oleh Indonesia sekarang. Jadi kalau saya boleh mengusulkan, sebaiknya ditinjau lagi pembangunan terowongan silaturahmi Katedral dan Istiqlal itu," ujar Abdul.

Abdul memaparkan bahwa di Indonesia ada banyak bangunan masjid gereja yang memiliki posisi bersebelahan. Para umat yang beragama di masing-masing tempat ibadah pun tidak terganggu dengan hal itu.

"Nanti kalau kemudian itu, mohon maaf, antara Sunda Kelapa dan gereja sebelahnya itu juga berdekatan. Kenapa juga tidak dibangun?" tegas Abdul. "Bahkan di Indonesia dan tempat lain ya, kan banyak masjid dan gereja itu berimpitan bahkan bangunannya itu sharing satu tembok hanya beda halaman dan oke-oke saja."

Menurut Abdul, justru infrastruktur sosial yang baik lah yang bisa mendukung penguatan toleransi di tengah masyarakat. "Sehingga sepanjang kita ini berhasil membangun infrastruktur sosial. Terutama menyangkut sikap terbuka, toleransi, dan saling hormati, saya kira yang sifatnya simbolis seperti itu mungkin dilakukan berbeda saja," tutupnya.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga menyoroti wacana pembangunan terowongan tersebut. Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil justru menilai bahwa pembangunan ini belum memiliki urgensi. Sebaliknya, akan lebih bermanfaat jika dilakukan kerja sama di bidang lain.