WowKeren - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuka peluang untuk mempekerjakan mantan teroris di perusahaan milik pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rencana ini bertujuan agar para mantan teroris tersebut menjauh dari paham radikalisme.

Terkait hal ini, pihak Kementerian BUMN mengaku belum membicarakannya dengan BNPT. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.

"Sampai saat ini BNPT belum berkoordinasi masalah ini kepada kami," kata Arya di Kantor BUMN, Selasa (11/2). "Ya jadi belum bisa komentar."

Diketahui, BNPT akan bekerja sama dengan Yayasan Pelita Harapan Bangsa (YPHB) untuk membantu mantan teroris di Indonesia. Selain YPHB, Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika juga aktif dalam upaya integrasi tersebut. Kepala BNPT Suhardi Alius menyebut tidak menutup kemungkinan pihaknya akan menyalurkan para mantan napi terorisme di perusahaan pemerintah.

"Kalau sudah baik kenapa tidak (ke BUMN)?" kata Suhardi di Jakarta, Minggu (9/2). "Jadi kami kan yang ikut dampingi mereka."

Meski demikian, syarat bagi mantan narapidana terorisme untuk bisa masuk ke perusahaan plat merah juga akan sangat ketat. Sehingga menurutnya, pengusaha tidak perlu khawatir untuk menerima mereka. Seleksi tersebut untuk menjaring mantan napi yang benar-benar bersih dari paham radikal.

Seleksi ini bakal melibatkan BNPT, Detasemen Khusus 88/Antiteror Polri, psikolog, Kejaksaan Agung, hingga lembaga pemasyarakatan tempat para napi itu ditahan. "Jadi ya tidak bisa main-main. Jadi yang disalurkan mereka yang sadar dan benar-benar baik," ucap Suhardi.

Lebih jauh, Suhardi menilai bahwa mantan narapidana terorisme justru lebih aktif dalam menyampaikan pesan-pesan anti radikal untuk mencegah radikalisme baru. "Ini contoh sekarang banyak napi terorisme diundang di dalam dan luar negeri untuk berbicara soal pengalamannya. Mereka itu lebih efektif mengampaikan pesan kepada kelompok yang rentan," jelasnya.