Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan bahwa fraksinya tidak masalah dengan pembelian robot tersebut asalkan bisa memberi manfaat yang sepadan.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 13 Februari 2020 - 10:14 WIB
WowKeren - Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) DKI Jakarta membeli robot Dok-ing MVF-U3 dari Kroasia. Robot tersebut digunakan untuk memadamkan kebakaran serta membantu proses evakuasi menjangkau area terowongan MRT dan LRT serta lokasi-lokasi yang berbahaya.
Untuk bisa membeli robot tersebut, Pemprov DKI menggelontorkan anggaran sebesar Rp 37,4 miliar. Terkait hal ini, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan tanggapannya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan bahwa fraksinya tidak masalah dengan pembelian robot tersebut. Sebab yang penting menurutnya adalah bagaimana robot tersebut bisa benar-benar memberikan manfaat yang maksimal.
"Bagi saya paling penting adalah bagaimana itu bisa betul-betul bisa maksimal manfaatnya untuk kepentingan," kata Gembong dilansir Detik, Kamis (13/2). "Karena itu kan bisa di lorong itu kan nggak sederhana gitu loh."
Menurutnya, adalah hal yang wajar jika barang-barang baru dibanderol dengan harga yang mahal, terutama jika memang benar-benar memiliki spesifikasi yang tinggi. Sehingga manfaat yang didapatkan harus sebanding dengan harga yang dikeluarkan oleh Pemprov. Ia tidak ingin jika ke depan, langkah Pemprov menggelontorkan puluhan miliar itu justru tidak memberikan hasil yang nyata ke depannya.
"Bagi saya soal harga ya relatif sih menurut saya," lanjut Gembong. "Tapi menurut saya dengan alokasi anggaran sebesar itu manfaatnya harus sebanding. Jangan harga seperti nanti manfaatnya ecek-ecek gitu loh, kan sayang. Karena ini menyangkut masalah keselamatan orang gitu."
Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif, mengatakan bahwa pembelian robot tersebut sudah direncanakan sejak 2019. Sebab, unit damkar yang ada sebelumnya dinilai belum bisa maksimal untuk menjangkau area yang berbahaya.
"Itu tentu sudah ada kajian kebutuhannya, dirancang sejak tahun lalu," kata Syarif. "Unit yang ada kan kurang untuk menangani area yang sangat berbahaya."
(wk/zodi)
