Nasional

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung pemerintah untuk tak memulangkan WNI eks ISIS. Namun, ia juga mempertanyakan nasib mereka yang ke Suriah bukan atas kehendaknya sendiri dan tak melakukan apa-apa.

• Bertilia Puteri
• Jumat, 14 Februari 2020 - 09:10 WIB

WowKeren - Keputusan pemerintah untuk tak memulangkan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS dari Suriah dan Turki mendapat dukungan dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Meski demikian, Hidayat mempertanyakan nasib WNI di Suriah yang tidak membakar paspor dan juga tak ikut berperang bersama ISIS.

"Mereka yang kemudian berangkat karena diajak, bukan karena kehendak mereka sendiri atau mungkin karena tertipu, di sana mereka tidak ikut berperang, mereka tidak membakar paspor, mereka juga ingin pulang ke Indonesia," tutur Hidayat di Kompleks Parlemen pada Kamis (13/2). "Kalau mereka ingin pulang ke Indonesia, ini bagaimana?"

Diketahui, pemerintah masih membuka peluang untuk memulangkan anak-anak yatim yang berusia di bawah 10 tahun. Hidayat lantas mempertanyakan nasib anak-anak yang berusia 11 hingga 20 tahun, yang berangkat ke Suriah bukan atas kehendaknya sendiri dan tak melakukan apa-apa di sana.

"Menurut saya penting betul pemerintah kembali pada konstitusi, di dalam konstitusi tentu ada hak warga yang kemudian bisa gugur," terang Wakil Ketua Majelis Syuro PKS tersebut. "Ada hak warga yang tetap menjadi bagian dari hak warga bangsa Indonesia."

Meski demikian, Hidayat menilai wajar apabila pemerintah tak memulangkan mereka yang telah terbukti terlibat ISIS dan membakar paspor. "Karenanya wajar pemerintah Indonesia tidak memulangkan mereka dan tidak menerima mereka kembali ke Indonesia," ujar Hidayat.

Lebih lanjut, Hidayat mendorong pemerintah untuk melakukan kajian yang lebih dalam mengenai persoalan WNI eks ISIS. Ia menilai WNI yang tak melakukan apa-apa di Suriah ada baiknya diberi peluang dan diizinkan pulang ke Tanah Air. Namun, pemerintah juga dimintanya untuk membuat langkah antisipasi supaya mereka tak membawa virus terorisme ke Indonesia.

"Dan mereka belum dicabut kewarganegaraan Indonesia tentu negara perlu mempertimbangkan lebih serius lagi," "Tapi jelas sekali kita menolak ISIS, menolak penyebaran terorisme, radikalisme, kami dalam konteks MPR apalagi jelas, jalan kami adalah NKRI, jalan kami adalah demokrasi, PKS juga demikian."