WowKeren - Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menanggapi rencana damai yang sempat dilontarkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sebelumnya, Trump telah menyatakan rencananya untuk mendamaikan konflik Israel dan Palestina.

Trump menyatakan jika Kota Yerusalem akan menjadi ibu kota Israel sebagai bagian dari upayanya mendamaikan Timur Tengah. "Yerusalem akan tetap milik Israel sebagai ibu kota dan tidak bisa dipisahkan," kata Trump seperti dilansir CNN, pada akhir Januari lalu.

Sementara itu, Palestina akan diberikan hak untuk mengelola Yerusalem Timur sebagai ibu kota jika diakui sebagai negara. Menurutnya, usulannya tersebut akan menguntungkan kedua negara dan dinilai dapat menjadi solusi perdamaian bagi bangsa Palestina dan Israel.

Tawaran perdamaian dari Trump tersebut lantas menuai berbagai pro dan kontra dari sejumlah pimpinan negara lainnya. Salah satunya adalah Ma'ruf Amin yang ikut menanggapi proposal perdamaian Trump tersebut dengan menyatakan sikap Indonesia.

Ma'ruf menegaskan jika apapun yang terjadi, Indonesia akan tetap pada prinsipnya yaitu membela Palestina. Ia juga menyatakan jika Indonesia akan selalu mendukung kemerdekaan Palestina.

"Prinsipnya Indonesia tetap pada sikapnya. Dengan adanya proposal Trump, tetap membela Palestina," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta pada Kamis (13/2). "Sesuai dengan prinsip yang dianut."

Ma'ruf menyatakan jika sikap Indonesia membela Palestina tersebut sudah beriringan dengan prinsip yang tertera dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945. Meski demikian, ia mengaku jika Indonesia tidak mungkin berdiri sendiri membela Palestina untuk menyikapi "proposal Trump" tersebut.

Ma'ruf menilai jika penolakan terhadap "proposal Trump" tersebut akan semakin kuat jika dihadapi secara bersama-sama dengan negara lain yang mendukung kemerdekaan Palestina. Oleh sebab itu, ia berencana untuk mengajak negara-negara lain ikut membela Palestina atas usulan Trump dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Negara lain seperti apa? Nah ini dalam proses perundingan di PBB," jelas Ma'ruf Amin. "Beliau (Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi) melapor begitu."