WowKeren - Indonesia baru-baru ini kabarkan tengah "naik level" secara ekonomi. Pasalnya, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) sudah mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang dan bisa disebut sebagai negara maju dalam perdagangan internasional.

Namun, hal ini sepertinya tidak membuat pemerintah sepenuhnya senang. Seperti yang tengah dirasakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa. Ia justru mengatakan bahwa RI masih membutuhkan bantuan AS dalam melanjarkan kerja sama perdagangan.

"Saya kira kita harus bicara lagi sama AS. Kita bangga tetapi kita juga perlu bantuan mereka," kata Suharso di Hotel Mandarin, Jakarta, Senin (24/2).

Keputusn AS mengangkat Indonesia ke level negara maju ini dinilai memiliki "ancaman" defisit neraca perdagangan di baliknya. Hal tersebut bisa terjadi karena Negara Paman Sam itu akan mencabut fasilitas Generalize System of Preference (GSP) atau keringanan bea masuk impor barang ke AS yang selama ini diberikan untuk negara berkembang.

Dengan perubahan status itu, maka fasilitas perdagangan yang diberikan negeri Paman Sam ke Indonesia pun bisa lebih mahal dari yang selama ini berjalan. Padahal Indonesia sendiri perekonomiannya masih setengah maju, sehingga masih membutuhkan bantuan fasilitas perdagangan yang diberikan AS yakni GSP.

"Menurut kategori ini Indonesia sudah masuk ke kategori setengah maju," ungkapnya. "Jadi karena dalam posisi di setengah maju tidak dalam posisi mendapatkan fasilitas yang lebih murah."

Sementara itu, Ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adinegara yang turut menyoroti persoalan ini menilai jika perubahan status ini merupakan akal bulus Presiden AS Donald Trump belak. "Barang ekspor Indonesia ke pasar AS nanti akan dikenakan bea masuk yang lebih mahal. Ini akal liciknya Trump saja," terang Bhima, dilansir CNN Indonesia, Senin (24/2).