WowKeren - Di tengah wabah virus Corona (COVID-19) yang telah menyebar ke banyak negara, Indonesia hingga kini masih dinyatakan negatif. Pemerintah Indonesia mengklaim nihilnya kasus virus Corona di Tanah Air.

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS, Bukhari Yusuf, lantas meminta agar Presiden Joko Widodo yang menyampaikan langsung pernyataan terkait klaim tersebut. Ia menilai bahwa pernyataan Presiden lebih diperlukan dibandingkan para Menteri.

"Jangan kemudian pernyataan Menteri," ujar Bukhari dalam acara diskusi di Jakarta Pusat pada Minggu (1/3). "Presiden sampaikan, 'saya sebagai Presiden RI sampai saat ini menyatakan bahwa Indonesia masih zero'. Karena ini situasinya bukan porsi Menteri lagi. Ini sudah Presiden."

Menurut Bukhari, virus Corona telah menjadi perhatian dunia. Diketahui, jumlah kasus terinfeksi dan korban jiwa virus tersebut juga terus meningkat di berbagai negara.

Virus mematikan ini juga berdampak ke berbagai aspek. Banyak acara level internasional yang dibatalkan, sejumlah negara juga telah membatasi kedatangan warga negara asing ke wilayahnya.

Hal tersebut lantas disebut Bukhari membuat masyarakat Indonesia menjadi cemas. Apalagi sejumlah peneliti dan pimpinan negara masih ada yang ragu soal nihilnya kasus virus Corona di Indonesia.

"Jadi kalau memang ini betul-betul zero, pemerintah harus sosialisasikan secara bertanggung jawab dan transparan secara cepat dan masif, jangan kemudian pernyataan Menteri," jelas Bukhari. "Supaya masyarakat yakin. Tapi kalau pejabat menteri kesehatan, wakil menteri kesehatan, ini saya kira hanya menjadi wacana publik."

Lebih lanjut, Bukhari menyampaikan bahwa andai Indonesia memang benar-benar bebas dari virus Corona, maka pemerintah terutama Jokowi perlu memakai data tersebut sebaik mungkin. Salah satunya untuk keperluan diplomatik dengan negara lain.

"Kalau memang tidak ada sampaikan itu, tetapi harus bertanggung jawab. Hal ini perlu dijadikan sebagai data yang kuat untuk melakukan negosiasi diplomatik," pungkas Bukhari. "Misalnya dengan Singapura, kita bisa menjelaskan kepada Singapura, begitu juga dengan Arab Saudi."