Hasil survei Lokataru menyatakan bahwa sejumlah mahasiswa tidak setuju dengan adanya omnibus law karena bersifat neo-Orde Baru (Orba), otoriter, dan represif. Menanggapi hal ini, DPR pun buka suara.
- Nidya Putri
- Senin, 02 Maret 2020 - 09:35 WIB
WowKeren - Lokataru Foundation melakukan survei terhadap mahasiswa dalam menyikapi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal omnibus law RUU Cipta Kerja. Sebagian besar mahasiswa menyatakan tidak setuju dengan adanya omnibus law karena dinilai sebagai neo-Orde Baru (Orba), otoriter, dan represif.
Merespon hal ini, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi tak ambil pusing dengan hasil survei tersebut. "Ya biasa saja namanya survei publik. Setiap sesuatu pasti menimbulkan pro-kontra," ujar pria yang akrab disapa Awiek itu, Senin (2/3). "Apalagi survei tersebut tidak mengupas konten atau materi dari UU Cipta Kerja, hanya memotret pengetahuan dasar publik."
Meski begitu, Awiek mengatakan jika hasil survei tersebut juga menjadi dasar bagi DPR untuk menggencarkan sosialisasi RUU Cipta Kerja. Ia tak ingin adanya miskomunikasi yang menyebar di masyarakat soal omnibus law.
"Maka, dari survei tersebut menjadi landasan untuk memaksimalkan sosialisasi agar tidak terjadi miskomunikasi kepada masyarakat,"
Selain itu, Awiek juga memastikan bahwa DPR akan melibatkan stakeholder terkait dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Termasuk berdiskusi dengan masyarakat.
"Nanti dalam pembahasannya pasti melibatkan stakeholder terkait, terutama meminta masukan dan pandangan," katanya. "Termasuk juga hadir dalam diskusi-diskusi yang digagas elemen masyarakat."
Sebelumnya diketahui, Lokataru Foundation melakukan survei mulai 27 Februari hingga 29 Februari 2020 dengan melibatkan 194 mahasiswa di seluruh Indonesia. Namun, setelah verifikasi ulang, terdapat 14 data yang tidak valid sehingga hanya tercatat 180 orang yang telah mengisi survei ini.
Dari survei itu, 93 persen mengaku sudah mendengar RUU Cipta Kerja. Mayoritas mendapatkan informasi itu dari media cetak (58 persen). Sebanyak 55 persen mengaku tidak mengetahui hanya pengusaha yang diajak berdiskusi mengenai RUU itu oleh pemerintah.
Salah satu pertanyaan adalah bagaimana pendapat mahasiswa mengenai kebijakan Presiden Joko Widodo yang melibatkan BIN dan Polri untuk mendekati organisasi masyarakat yang tidak setuju dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Jawabannya cukup mencengangkan
Berikut ini jawaban para mahasiswa berdasarkan hasil survei yang dikutip dari lokataru.id, Minggu (1/3):
- Neo-Orde Baru
- Otoriter
- Represif
- Intimidatif
- Pembungkaman
- Mencederai demokrasi
- Cara yang kotor
- Berpihak pada investor