Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menjelaskan bahwa Jokowi tidak melarang warga untuk mudik Lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H. Namun, pemerintah memberikan sejumlah catatan bagi pemudik.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 02 April 2020 - 16:07 WIB
WowKeren - Pandemi virus corona (Covid-19) kini turut berdampak kepada warga Indonesia yang berencana pulang kampung alias mudik pada Hari Raya Idul Fitri 2020 nanti. Pasalnya, warga diimbau untuk tidak bepergian dan tetap berada di rumah demi menekan laju persebaran virus corona.
Meski demikian, pihak Istana Kepresidenan rupanya tetap memperbolehkan warga untuk mudik Lebaran. Dengan catatan para pemudik tersebut harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.
"Mudik boleh tapi berstatus orang dalam pemantauan. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik Lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H," terang juru bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (2/3). "Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus orang dalam pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing."
Pemerintah yang masih memperbolehkan mudik di tengah pandemi corona ini lantas mendapat kritik dari tim pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono. Menurutnya, pemerintah tidak memahami tujuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang telah mereka tetapkan sendiri.
"Pemerintah tidak paham apa yang disebut pembatasan sosial berskala besar," tutur Pandu dilansir detikcom pada hari ini. "Kalau skala besar itu dari imbauan-imbauan sekolah ditutup, semua ditutup, dan yang melanggar boleh dikasih peringatan dengan tindakan hukum."
Lebih lanjut, Pandu menilai bahwa pemerintah harusnya memiliki staf ahli di bidang epidemiologi. Dengan demikian, pemerintah bisa mengetahui hal-hal yang harus dilakukan dalam penyelesaian pandemik ini.
"Mereka itu enggak ngerti, enggak ada yang paham pengertian PSBB itu apa, kayak itu aja sebelumnya kan social distancing, eh diganti dengan physical, itu kan enggak boleh physical itu kan hanya fisiknya saja, jadi sama saja boleh ngumpul-ngumpul tapi dengan jarak, Presiden juga ngomongnya physical distancing," ujar Pandu. "Mudik apalagi di bus ber-AC, walaupun jaraknya dua meter, makanya itu saya bilang, yang bikin kebijakan itu tidak paham tujuan dari kebijakan itu, seharusnya ada staf ahli Presiden yang khusus menangani hal ini yang mengerti epidemiologi."
Oleh sebab itu, pemerintah diminta tegas dalam menjalankan program PSBB. "Menurut saya, bisa kita lakukan tindakan, termasuk pembatasan migrasi, seperti pulang kampung, sampai benar-benar tidak boleh ke luar rumah hingga total," pungkas Pandu.
(wk/Bert)
