Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja tetap dibahas, serikat buruh kecewa kepada Presiden Jokowi dan ingatkan dukungan di masa kampanye.
- Ruth Meliana
- Selasa, 14 April 2020 - 17:07 WIB
WowKeren - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menggelar rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja pada hari ini Selasa (14/4). Hal tersebut langsung memicu kekecewaan dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).
KSBI menyatakan kekecewaan mereka terhadap Presiden Joko Widodo lantaran membiarkan RUU Omnibus Law tetap dibahas. Apalagi, saat ini Indonesia tengah dihadapkan dengan situasi darurat akibat adanya pandemi virus corona (COVID-19).
Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban lantas mengingatkan bentuk dukungan pihaknya kepada Presiden Jokowi semasa kampanye dalam dua pilpres terakhir. Serikat buruh mendukung Jokowi dan telah menyampaikan tuntutan mereka sejak dulu agar presiden mau mencabut RUU tersebut.
”Kami melihat beliau tidak mendengar sedikit pun suara buruh,” kata Elly seperti dilansir dari CNNIndonesia, Selasa (14/4). “Di mana KSBSI dan KSPSI adalah relawan, dan sekarang kita meminta hati beliau mendengar keluhan dan permintaan buruh.”
Lebih lanjut Elly menjelaskan jika sebenarnya Jokowi punya wewenang untuk mencabut, atau setidaknya menyetop pembahasan RUU di saat krisis seperti ini. Sayang, ia menilai Jokowi seperti menutup mata. Padahal, jutaan buruh dan rakyat banyak yang tengah menderita dan mengalami krisis yang lebih penting untuk diperhatikan ketimbang RUU Omnibus Law.
”Kita hanya meminta jangan dibahas saat ini di saat kita diminta untuk work from home (WFH) dan PSBB serta physical distancing,” tegas Elly. “Fokus saja menangani COVID-19 dan bagaimana recovery.”
Hal serupa juga diutarakan oleh Presiden Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos. Ia menyayangkan Presiden Jokowi yang tak mengambil langkah menyetop RUU Omnibus Law.
”Memang ini instruksi Presiden. Seharusnya Presiden memahami di mana sejak dari awal banyak kalangan menolak Omnibus Law,” ungkap Nining. “Kenapa di situasi ini dipaksakan? Artinya ini memanfaatkan agar semakin mulus.”
(wk/lian)
