WowKeren - Kondisi perekonomian yang kian sulit di tengah ancaman wabah corona banyak dikeluhkan oleh pelaku usaha di Tanah Air. Bukan hanya pengusaha, namun juga ojek online.

Ojol menjadi salah satu pihak yang terdampak akibat adanya pembatasan transportasi sejak pemberlakuan PSBB di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tak pelak, hal ini berimbas pada menurunnya pendapatan ojol sehingga membuat mereka ramai mengeluhkan hal ini.

Mereka pun dijanjikan sejumlah bantuan untuk tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu di lain sisi, protes juga datang dari pekerja di sektor lain. Dari buruh hingga pekerja informal mengeluhkan mengapa yang banyak diperhatikan adalah pendapatan ojol.

Sedangkan ojol bukan satu-satunya yang terkena dampak virus tersebut. Bahkan ada dari mereka yang harus kehilangan pekerjaannya.

Oleh sebab itu, tidak seharusnya hanya ojol yang mendapat perhatian istimewa. Sebab, banyak sektor-sektor informal lain, termasuk UMKM, yang berkurang drastis pendapatannya akibat pandemi ini.

"Itu memang salah, saya sudah kritisi itu. Itu adalah pemerintah harus membiayai semua orang yang terkena impact-nya," kata Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, dilansir Kumparan, Rabu (15/4). "Terutama sektor informal dan UMKM sudah jelas itu, bukan hanya ojol."

Padahal di lain sisi, pemerintah bisa tak langsung memberikan bantuan mengingat status ojol yang boleh dibilang masih ilegal sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebaliknya, justru pekerja di sektor transportasi legal yang harus lebih diperhatikan.

"(Ojol) itu kan alat angkut (yang) masih ilegal. Dia (ojol) ilegal, tidak ada angkutan roda dua di UU Nomor 22 kan," lanjut Agus. "Bajaj, angkot, bus, taksi itu yang harus dipikirkan pemerintah. Masa ojol aja."

Lebih jauh ia menyebut jika aplikator yang justru seharusnya berperan besar membantu para mitra pengemudinya. "Nah, itu kan urusan operator lah, aplikator lah, masalahnya yang punya aplikatornya itu siapa," ungkap Agus.