Muncul usulan agar Pilkada 2020 digelar secara tak langsung dengan melalui DPRD. Tentunya usulan tersebut ditolak oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
- Nidya Putri
- Selasa, 21 April 2020 - 12:59 WIB
WowKeren - Politikus Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau, Agustar, mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak diselenggarakan secara langsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Ia pun mengusulkan agar Pilkada tersebut bisa dilakukan melalui DPRD.
"Saya pikir agenda pilkada di 270 daerah tidak dapat kita lupakan karena waktunya juga tinggal sekitar 7 bulan," ujar Agustar di Tanjungpinang dilansir Antara, Selasa (21/4). "Namun sistem pemilihan yang layak dilaksanakan di tengah Covid-19 adalah pemilihan tidak langsung yakni melalui DPRD."
Sayangnya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menolak wacana tersebut. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menegaskan sistem pemilihan langsung telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari demokrasi elektoral Indonesia, karena itu ia meminta agar hal itu tak diusik dengan mengatasnamakan pandemi corona.
"Jangan gunakan pandemi sebagai dalil untuk melemahkan akses publik untuk terlibat di dalam penentuan kepemimpinan daerah yang ia kehendaki," jelasnya. "Sederhananya, jangan memancing di air keruh."
Karena itu ia meminta agar tak ada satupun pihak yang mencederai komitmen Indonesia untuk berdemokrasi. Ia juga mengingatkan bahwa pilkada tidak langsung bukan solusi dalam keadaan seperti ini.
Titi kemudian mencontohkan pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditangani DPRD. Kursi Wagub itu telah kosong sejak akhir 2018 dan pemilihan baru bisa rampung 1,5 tahun setelahnya. "Itu mengajarkan bahwa pemilihan dari DPRD juga tidak bisa sepenuhnya menjadi jawaban atas kebutuhan efektivitas dan optimalisasi praktik dalam berdemokrasi," ujarnya.
Ia pun mengingatkan agar para elite politik tidak melontarkan wacana kontroversial. Menurutnya, lebih baik para elite politik fokus untuk menangani pandemi corona agar segera berakhir.
"Yang diperlukan dari para elite adalah melihat secara jernih penyelenggaraan Pilkada kita," pungkasnya. "Sehingga Pilkada bisa diselenggarakan dengan baik tanpa mengurangi hak-hak publik untuk terlibat di dalam penentuan pemimpin lokal di wilayahnya masing-masing."
(wk/nidy)
