Dalam pernyataannya pada Selasa (21/4) hari ini, Presiden Joko Widodo dengan tegas melarang seluruh masyarakat Indonesia untuk mudik atau pulang kampung Lebaran 2020.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 21 April 2020 - 14:23 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo akhirnya resmi melarang mudik Lebaran 2020. Larangan ini dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19).
Terkait larangan oleh Jokowi ini, Polri sendiri tengah mematangkan skenario pelaksanaan pengawasan mudik Lebaran 2020. Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri Kombes Asep Adisaputra menjelaskan bahwa pengamanan tersebut akan dilakukan melalui Operasi Ketupat Tahun 2020.
Aseo sebelumnya telah menjelaskan jika pemerintah menetapkan larangan mudik Lebaran, maka pihaknya akan menutup akses jalan kendaraan. Baik di dalam tol maupun non-tol.
"Ketika diputuskan mudik itu benar-benar dilarang, tentunya kita harus membuat suatu ketentuan pada akses-akses keluar Jakarta yang akan ditutup, baik di dalam jalan tol maupun non-tol," tutur Asep dilansir Kompas.com, Senin (20/4) kemarin. "Kendaraan yang mengangkut sembako misalnya bahan bakar minyak (BBM), alat kesehatan, dan yang berkaitan dengan kepentingan untuk memutus penyebaran virus corona lainnya dikecualikan."
Sebelumnya, pemerintah pusat diketahui hanya mengimbau agar masyarakat tidak mudik. Hanya para pekerja di institusi pemerintahan saja, seperti ASN dan jajaran TNI/Polri, yang dilarang untuk pulang kampung.
Namun dalam pengumumannya pada Selasa (21/4) hari ini, Jokowi dengan tegas melarang mudik untuk seluruh masyarakat. Pemerintah juga disebut telah melakukan sejumlah kajuan dan pendalaman terkait pelarangan mudik tersebut, salah satunya adalah Kementerian Perhubungan yang telah melakukan survei.
"Disampaikan bahwa yang tidak mudik 68 persen. Yang tetap masih bersikeras mudik 24 persen," papar Jokowi dalam Rapat Terbatas via video conference di Istana Merdeka pada hari ini. "Yang sudah mudik 7 persen. Artinya masih ada angka yang sangat besar yaitu 24 persen tadi."
Sementara itu, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sempat mengaku bahwa pihaknya cukup kewalahan menjaga perbatasan selama pandemi corona. Pasalnya, dalam sehari WNI yang dilaporkan pulang ke Tanah Air dari luar negeri bisa mencapai ratusan orang.
Selain itu, kendala yang dialami BNPP adalah kurangnya sarana dan prasarana medis untuk menangani virus corona di setiap perbatasan. Padahal, alat-alat untuk melakukan pengecekan COVID-19 sangatlah penting guna mengantisipasi lolosnya virus ke daerah lain.
(wk/Bert)
