DPR RI menjawab keluhan Gabungan Pengusaha (GP) Jamu dan Obat Tradisional. Dimana obat tersebut bukan merupakan jamu impor melainkan produksi dalam negeri.
- Nidya Putri
- Rabu, 29 April 2020 - 12:27 WIB
WowKeren - Pemerintah RI memikirkan sejumlah cara untuk menangani persoalan COVID-19 di Tanah Air. Salah satunya adalah dengan mengimpor sejumlah besar jamu tradisional buatan Tiongkok untuk mengatasi wabah corona.
Tentunya keputusan tersebut menuai kritikan dari Gabungan Pengusaha (GP) Jamu dan Obat Tradisional. Menanggapi keluhan tersebut Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Habiburakhman pun buka suara.
Habiburakhman mengatakan jika obat herbal Tiongkok tersebut bukan produk impor. Obat Herbavid 19 disebutnya merupakan obat herbal yang diproduksi di Indonesia menggunakan delapan jenis bahan lokal dan tiga bahan impor dari Tiongkok yakni honeysuckle, forsythia dan biji burdock.
"Perlu dijelaskan bahwa tidak benar jika obat herbal Herbavid 19 impor dari Tiongkok," ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (28/4). "Obat herbal ini menggunakan delapan jenis bahan yang ada di Indonesia dan tiga bahan impor dari Tiongkok karena memang tidak ada di Indonesia."
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa penggunaan tiga bahan impor dilakukan karena mengacu pada publikasi jurnal ilmiah internasional untuk mengobati pasien COVID-19. "Meramu obat herbal itu kan harus ada dasar ilmiahnya. Sudah konsultasi dan tidak ada bahan baku yang dilarang," tuturnya.
Ia juga membantah jika obat herbal tersebut menggunakan bahan baku yang dilarang oleh pemerintah Indonesia. Lebih lanjut ia mengatakan jika saat ini obat herbal itu sedang dalam proses izin edar di Badan POM.
Habiburahkman juga membantah tudingan jika pemberian obat yang dilakukan oleh Satgas Lawan Covid-19 DPR RI sebagai upaya mencari keuntungan. "Kami harap mereka jangan fitnah aksi kemanusiaan anggota DPR seolah kami mempromosikan obat herbal Tiongkok," terangnya. "Kami bukan korporasi pencari keuntungan seperti mereka."
Sebelumnya, Ketua Umum GP Jamu, Dwi Ranny Pertiwi Zarman yang mengeluhkan terkait Satgas COVID-19 DPR RI yang mengimpor besar jamu tradisional buatan Tiongkok untuk mengatasi wabah. "Saya melihat ada Satgas DPR RI impor jamu dari luar secara besar. Saya orang Indonesia Ketua GP Jamu saya keberatan dengan hal ini," kata Ketua Umum GP Jamu, Dwi Ranny Pertiwi Zarman, dalam rapat dengar pendapat virtual Komisi VI DPR RI, Senin (27/4). "Yang saya tahu formula yang ada di jamu impor yang diberikan Satgas DPR RI kami juga bisa membuat."
Ranny menegaskan protes dari pihaknya bukan semata-mata karena masalah materi. Pasalnya sikap Satgas seolah tak menghargai jamu lokal, apalagi belakangan terungkap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga tak diajak bicara terkait impor tersebut.
(wk/nidy)
