WowKeren - Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk melakukan pelonggaran transportasi bagi sebagian kalangan di tengah pandemi virus corona (COVID-19). Keputusan tersebut mendapat kecaman dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS mengatakan jika keputusan pemerintah tersebut merupakan tindakan yang gegabah dan berbahaya. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut keputusan tersebut justru akan menjadi blunder serius karena kasus corona di Indonesia masih belum terkendali.

Mardani mengatakan jika pelonggaran transportasi justru berpotensi menambah penyebaran virus dari daerah episentrum corona seperti Jabodetabek ke daerah lainnya. Ia juga turut menyindir adanya kepentingan bisnis yang menjadi alasan keputusan itu dibuat.

”Temuan di lapangan menunjukkan banyak daerah hijau berubah jadi positif berkasus COVID-19 karena perpindahan orang,” kecam Mardani seperti dilansir dari CNNIndonesia, Rabu (6/5). “Ini sembrono dan berbahaya, khususnya dari kota atau daerah red zone ke green zone.”

Lebih lanjut Mardani mengungkapkan jika sudah banyak kepala daerah yang meminta agar pemerintah pusat mencegah penularan COVID-19 ke daerah. Namun, masih tidak ada tanda-tanda pemerintah untuk memfasilitasi permintaan itu.

Mardani lantas mendesak agar pemerintah membatalkan keputusan pelonggaran transportasi. “Kebijakan ini membuat pemerintah daerah berpotensi kelabakan mengendalikan kedatangan arus manusia. Hentikan wacana ini,” pungkasnya.

Kritik serupa juga dilontarkan oleh politikus PKS Ahmad Syaikhu saat menjalani rapat dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya. Menurutnya, penanganan virus corona ini harus dilakukan bersinergi antara pemerintah daerah dan pusat agar bisa berhasil.

”Fraksi PKS berpendapat bahwa agar tidak perlu lagi ada diskresi, misalnya terkait dengan pebisnis,” sindir Syaikhu. “Karena kalau ruang ini terbuka, maka semuanya akhirnya minta kelonggaran-kelonggaran yang akhirnya PSBB dan berbagai kebijakan lainnya tidak efektif dilakukan untuk menyelesaikan atau menekan penyebaran COVID-19.”