WowKeren -

Jagad media sosial kembali dibuat ramai dengan lambang Kepresidenan. Ada akun Twitter mempertanyakan lambang Kepresidenan yang dianggap berubah dari Garuda menjadi Bintang dengan Padi dan Kapas.

Lambang tersebut terlihat pada paket sembako yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Paket sembako tersebut dikemas dalam tas berlambang bintang dengan padi dan kapas yang bertuliskan "Presiden RI".

Hal ini rupanya mendapat tanggapan dari Istana. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, menjelaskan jika pada dasarnya tidak ada perubahan dalam lambang Kepresidenan. Lambang Kepresidenan, dikatakannya, memang bukan Burung garuda. Melainkan bintang dengan padi dan kapas.

Adapun lambang ini sudah ada sejak 1958 silam. Terkait lambang Kepresidenan itu, hal tersebut sudah diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan.

"Lambang Kepresidenan yang berupa bintang, padi dan kapas sudah diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan," kata Setya dilansir Kumparan, Kamis (7/5). "Sedangkan Lambang Kepresidenan pada kop surat diatur dalam Permensesneg Nomor 10 Thn 2010 tentang Juklak Tata Surat Kepresidenan RI."

Oleh sebab itu, ia menegaskan jika lambang kepresidenan adalah bukan burung Garuda sebagaimana yang diperdebatkan di Twitter. Apalagi Garuda dibubuhi lingkaran 'Presiden Republik Indonesia', yang tidak diketahui sumbernya. Memang benar jika Garuda adalah lambang negara, namun bukan lambang Kepresidenan.

Oleh sebab itu, ia meminta agar masyarakat mengecek ketentuan mengenai lambang Garuda ini agar tidak simpang siur. "Permen 10 Tahun 2010 TSK (Tata Surat Kepresidenan) mengadopsi PP 42/1958, Lambang Kepresidenan dikembalikan menjadi bintang, padi, kapas karena karena kop yang digunakan selama itu berupa bintang padi, padi," lanjut Setya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah membagikan sembako ke 15 wilayah Indonesia yang terdampak pandemi virus corona. "Jadi sudah 15 kota, yang pertama Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung. Baru 4 kota itu minggu lalu," ujar Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Kamis (7/5).