WowKeren - Kasus virus corona (COVID-19) di Indonesia masih terus mengalami kenaikan setiap harinya. Berdasarkan data covid19.go.id hingga Jumat (8/5) sore, kasus virus corona di Indonesia telah mencapai 12.776 orang.

Penanganan wabah virus corona di Tanah Air juga terus mendapatkan sorotan dari masyarakat dan berbagai pihak, salah satunya adalah Persaudaraan Alumni (PA) 212. Ketua Umum PA 212 Slamet Ma’rif melayangkan kritikannya kepada Presiden Joko Widodo.

Slamet menilai Jokowi telah gagal dalam menangani penyebaran COVID-19. Ia menyoroti bagaimana Jokowi tidak pernah konsisten dalam menerapkan berbagai kebijakan untuk menekan penyebaran virus.

Sebagai contoh, pemerintah telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan membatasi seluruh kegiatan masyarakat. Tak disangka, beberapa waktu belakangan ini pemerintah mulai mempertimbangkan untuk melonggarkan PSBB demi menyelamatkan ekonomi.

”Ini membuktikan ketidaksiapan dan kegagalan pemerintahan Jokowi dalam menangani pandemi wabah COVID-19,” kata Slamet seperti dilansir dari CNNIndonesia, Jumat (8/5). “Komunikasi antarlembaga dan institusi amburadul sehingga muncul aturan yang berubah dan berbeda dari beberapa pejabat.”

Oleh sebab itu, PA 212 mendesak Jokowi untuk tidak melonggarkan PSBB agar aturan yang sudah diterapkan tersebut tidak sia-sia. Apalagi, kasus virus corona di Indonesia tercatat masih sangat tinggi sehingga kebijakan melonggarkan PSBB justru bisa jadi blunder yang fatal.

”Tutup penerbangan internasional dan hentikan TKA Tiongkok yang ilegal,” desak Slamet. “Jangan rakyat dilarang mudik dan ibadah di tempat ibadah tapi pemerintah sendiri longgar.”

Selain itu, PA 212 menekankan pentingnya pemerintah selalu menyalurkan bantuan sosial (bansos) di masa krisis saat ini. Pasalnya, PA 212 masih banyak melihat masyarakat yang membutuhkan bantuan, tapi belum mendapat uluran tangan dari pemerintah sama sekali. Hal ini tentunya membuat dana bansos menjadi ikut disorot.

”Indikasi korupsi dalam dana penanggulangan pandemi ini juga banyak dirasa pengamat publik,” beber Slamet. “Sementara di bawah, rakyat dan umat menunggu kepastian bukan janji yang PHP.”