WowKeren - Pemerintah Indonesia telah membagikan bantuan sosial (bansos) untuk membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi virus corona (COVID-19). Penyaluran bantuan ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan setiap pemerintah daerah yang terdampak kebijakan penanggulangan COVID-19 seperti aturan Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Meski demikian, rupanya ada sejumlah masalah dari penyaluran bansos corona ini. Dari penyaluran bansos yang dinilai tidak tetap sasaran hingga adanya silang pendapat terkait anggaran antara pemerintah pusat dan daerah terkait bantuan tersebut.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) lantas memberikan pesan bijaknya agar pemerintah pusat dan daerah dapat bersatu dalam menghadapi wabah ini. Hal ini dilakukan dengan saling menjalin koordinasi yang baik satu sama lain agar bansos yang disalurkan dapat tetap sasaran untuk masyarakat, khususnya bagi kelompok yang tak bisa pulang kampung, tidak mampu, serta terkena PHK.

”Dua pekan lagi sudah Lebaran,” ujar Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat seperti dilansir dari Detik, Sabtu (9/5). “Saya berharap masyarakat terdampak kebijakan penanggulangan COVID-19 yang terkena PHK, tidak bisa pulang kampung, dan masuk kelompok masyarakat tidak mampu, bisa menikmati bantuan sebelum Lebaran.”

Lebih lanjut Lestari juga menyoroti terkait minimnya anggaran bansos yang sebelumnya disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kala itu, Anies meminta agar pemerintah pusat dapat menanggung anggaran bansos DKI Jakarta lantaran pihaknya sudah kekurangan anggaran. Hal tersebut tentunya mendapat sorotan dari para menteri-menteri yang merasa janggal.

Menanggapi hal tersebut, Lestari meminta agar sejumlah pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan tahap sebelumnya secara menyeluruh. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan penyaluran bansos tahap berikutnya bisa lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Selain itu, Lestari juga membenarkan jika dalam proses penyaluran bansos masih terjadi banyak kendala di lapangan. Salah satu permasalahan yang telah terjadi sebelumnya adalah data penerima bantuan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

”Dalam penyaluran bantuan menjelang Lebaran ini saya berharap menggunakan data penerima yang sudah divalidasi hingga tingkat RW,” jelas Lestari. “Sehingga bansos salah sasaran bisa ditekan.”

Terakhir, Lestari mengingatkan pemerintah pentingnya kepastian penerimaan bantuan terhadap masyarakat khususnya yang terdampak kebijakan PSBB. Bansos corona dinilai dapat meringankan beban rakyat terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selama wabah COVID-19 berlangsung.

”Karena bantuan sosial kepada masyarakat terdampak merupakan hal yang sensitif, sehingga bila ada kesalahan dalam penyaluran berpotensi menimbulkan kekecewaan dan bisa menimbulkan keributan di lapangan,” ungkap Lestari. “Dengan semangat gotong royong kita bahu membahu mengatasi masalah yang sedang dihadapi saudara-saudara kita yang kurang mampu.”