WowKeren - Merebaknya pandemi virus Corona (COVID-19) saat ini membuat fokus pemerintah Indonesia bergeser pada sektor ekonomi dan reformasi sosial. Salah satu yang masuk dalam lingkup tersebut adalah sistem perlindungan sosial dan reformasi sistem kebencanaan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa mengungkap data sosial yang ada di daerah tidak akurat. Akibatnya ada persoalan saat merealisasikan jaring pengaman sosial.

Suharso menilai salah satu penyebabnya adalah ada daerah yang memanipulasi data seperti angka kemiskinan. Biasanya daerah melakukan hal tersebut karena ingin dianggap berhasil meningkatkan kesejahteraan penduduk.

"Lagi-lagi soal data," kata Suharso dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat secara virtual pada Selasa (12/5) seperti dilansir dari Kumparan. "Banyak daerah ketika ditanya jumlah orang miskinnya, karena ingin daerahnya dicatat telah sukses menurunkan jumlah orang miskin, maka jumlah itu pun dikurangi."

Gara-gara data tidak akurat tersebut, ada masalah baru yang harus dihadapi. Khususnya seperti saat ini terjadi wabah virus Corona, jumlah pemberian bantuan sosial (bansos) tidak mencukupi.

"Tapi ketika ada pembagian bantuan sosial, daerah pun mengatakan jumlah kemiskinan bertambah," sambungnya. "Itu bukan cuma saat pandemi data itu tiba-tiba bertambah."

Atas dasar hal tersebut, Suharso menilai akurasi data menjadi hal penting yang harus difokuskan pemerintah agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan serupa ke depannya. Sementara itu per Senin (11/5) kemarin, kasus COVID-19 di Tanah Air telah mencapai 14.265 orang. Tercatat, total angka kematian berjumlah 991 orang dan pasien yang dinyatakan sembuh dari corona mencapai 2.881 orang.