WowKeren - Pemerintah Indonesia kini kerap membahas tentang rencana penerapan new normal atau tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Namun, hal ini mendapat kritik keras dari sejumlah ahli epidemiologi.

Pasalnya, perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia terus menunjukkan peningkatan selama beberapa hari terakhir. Peningkatan kasus ini sejalan dengan bertambahnya jumlah tes PCR massal yang ditargetkan bisa tembus 20 ribu per hari.

Selain itu, laju penularan virus corona di sejumlah provinsi juga belum bisa dibilang berada dalam tahap aman. Sebagian besar provinsi di Indonesia masih memiliki angka eproduksi efektif pada waktu tertentu (Rt) di atas 1. Padahal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah membuat indikator jika suatu daerah hendak melakukan penyesuaian PSBB, maka Rt harus berada di bawah 1 selama 14 hari berturut-turut.

Peneliti epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono, lantas memperingatkan pemerintah untuk tidak menggunakan istilah new normal. Pasalnya, Pandu menilai bahwa Indonesia saja tidak normal.

"Indonesia itu tak normal, penuh risiko, tidak ada yang hijau," ujar Pandu dilansir Kumparan pada Sabtu (13/6) hari ini. "Kita semua berjuang menuju Indonesia aman, bukan normal."

Sementara itu, Direktur Eksekutif Clinical Epidemiology and Evidence Based Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Tifauzia Tyassuma, menilai bahwa peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini terjadi karena sejumlah sebab. Yang pertama adalah imbas dari melonggarnya pergerakan orang yang mudik.

Lalu yang kedua adalah imbas dari peningkatan jumlah tes PCR yang dilakukan pemerintah. Dan yang ketiga adalah dampak kampanye new normal yang dilakukan pemerintah. Menurut Tifauzia, gembar-gembor new normal ini membuat publik mengurangi kewaspadaan terhadap penularan virus corona.

"Kita tahu, masih ada masyarakat yang iliterasi. Bukan soal buta huruf, tapi soal bagaimana mereka punya pemahaman tentang informasi yang mereka dapatkan, terutama dari sosial media, itu sangat illiterate," jelas Tifauzia. "Mereka berpikir 'A to A'. Artinya, ini kasus corona, mereka juga belum tahu kasusnya itu seperti apa, sementara di sisi lain banyak sekali hoaks, banyak sekali rumor yang menyangsikan apa benar corona itu berbahaya?"

Para ahli epidemiologi lantas menyarankan pemerintah untuk serius dalam memperkuat sistem fasilitas kesehatan. Selain itu, pengetahuan pencegahan COVID-19 seperti cuci tangan dan pakai masker yang benar juga harus ditingkatkan, memperbanyak tes massal, dan juga serius dalam menerapkan pembatasan sosial.