Sederet pro kontra mewarnai peluncuran program Kartu Pra Kerja. Selain tidak relevan dengan kondisi pandemi COVID-19, program ini juga disebut-sebut sarat akan konflik kepentingan.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 18 Juni 2020 - 17:11 WIB
WowKeren - Pemerintah telah meluncurkan program Kartu Pra Kerja beberapa waktu lalu. Peluncuran program ini tak lepas dari pro kontra.
Pemerintah berdalih jika program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Namun program ini dinilai tidak relevan lantaran masyarakat lebih membutuhkan bantuan langsung dibanding pelatihan kerja.
Tak cukup sampai di situ, kehadiran program ini juga menuai sorotan lantaran dianggap sarat akan konflik kepentingan. Baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara terkait hal tersebut.
KPK telah menyelesaikan kajian cepat terkait program Kartu Pra Kerja. Hasilnya, mereka menemukan permasalahan dalam kemitraan kartu Pra Kerja dengan platform digital startup.
Selain itu, KPK menilai jika pada proses kerja sama yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan 8 platform digital tidak melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
"Terdapat konflik kepentingan pada 5 dari 8 platform digital dengan Lembaga Penyedia Pelatihan," kata Alex di Jakarta Selatan, Kamis (18/6). "Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik Lembaga Penyedia Pelatihan (LPP) yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital."
Selain itu, Alex menilai jika pekerja yang terdampak PHK hanya sebagian kecil yang mendaftar secara daring yakni hanya 143 ribu. Sedangkan sebagian besar peserta yang mendaftar untuk tiga gelombang yaitu 9,4 juta orang, bukan target yang disasar program ini.
"Penggunaan fitur face recognition untuk kepentingan pengenalan peserta dengan anggaran Rp 30,8 miliar tidak efisien," lanjut dia. "Penggunaan NIK dan keanggotaan BP Jamsostek sudah memadai."
Program ini sebelumnya juga menuai kritik lantaran pelatihan yang ditawarkan tak jauh beda dengan yang selama ini sudah tersedia gratis di platform lain. KPK pun mengakuinya. "Hasilnya 89 persen dari pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar termasuk di laman prakerja.org," ungkap Alex.
(wk/zodi)
