Sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah melakukan tes massal di 18 pasar. Dari total seribu lebih yang diperiksa, 137 orang dinyatakan positif COVID-19.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 19 Juni 2020 - 11:02 WIB
WowKeren - Banyak kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta ditemukan di pasar-pasar. Hal ini disebabkan karena kurangnya upaya pengawasan untuk mendisiplinkan warga agar mematuhi protokol kesehatan.
"Tidak mengherankan jika pasar sekarang menjadi epicentrum COVID-19 saat ini," kata Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah dilansir detikcom, Jumat (19/6). "Karena penerapan disiplin protokol kesehatan adaptasi PSBB transisi rendah sekali."
Ia menyebut jika pengawasan yang ada di lapangan masih relatif rendah. Begitu juga dengan implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, ia menilai jika jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah arahan Anies Baswedan harus lebih agresif dalam mengawasi warganya.
"Seharusnya ketika Gubernur Anies sudah komitmen untuk menerapkan PSBB transisi, beliau dan seluruh jajaran Pemprov hingga ke tingkat bawah," tegas dia. "Bukan mengendurkan pengawasan dan terlihat pasrah, justru Pemprov harusnya semakin agresif dalam melakukan pengawasan."
Lebih jauh, ia menilai jika semakin banyaknya masyarakat yang nekat pergi ke pasar tak lepas dari keputusan Pemprov yang akan menghentikan bantuan sosial. Sebab masyarakat juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh sebab itu, ia meminta agar Pemprov juga memperhatikan kemungkinan ini.
"Apalagi jika bansos Pemprov Juli akan dihentikan, masyarakat yang selama ini lumayan terbantu dari bansos itu mau tidak mau harus kembali berbelanja ke pasar," lanjut Ima. "Ini kan menjadi dilema. Seharusnya Pemprov berpikir hingga kesana."
Sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah melakukan tes massal untuk mendeteksi penyebaran virus corona di 18 pasar. Dari total seribu lebih yang diperiksa, 137 orang dinyatakan positif dan paling banyak berada di pasar induk Kramat Jati, Jakarta Timur.
Sementara itu untuk menekan penyebaran corona, Pemprov juga telah memberlakukan sistem ganjil genap untuk para pedagang. "Harus ganjil-genap karena memang kapasitasnya kan cuma boleh 50 persen, ini demi keselamatan pedagang juga. Jadi bukan semata mata ganjil-genap," kata Anies.
(wk/zodi)
