WowKeren - Kantor Bupati Konawe Kerry Saiful Konggoasa digeruduk massa yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada Jumat (19/6) kemarin. Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan penolakannya terhadap kedatangan 500 tenaga kerja asin (TKA) asal Tiongkok ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

"Meminta kepada Bupati Konawe untuk menolak kedatangan 500 TKA," ujar koordinator aksi mahasiswa, Irfan dalam orasinya di Kantor Bupati Konawe. Irfan menilai tidak tepat jika pemerintah menyetujui kedatangan 500 TKA di masa pandemi virus Corona (COVID-19) ini.

Di sisi lain, masih banyak tenaga kerja lokal yang bisa dipekerjakan. "Mana pemerintah hari ini seolah-olah menutup mata dengan mengizinkan TKA masuk. Kami tidak anti investasi," katanya.

Di tengah berjalannya aksi, massa mahasiswa memaksa masuk ke dalam kantor bupati. Massa yang tertahan kemudian terlibat saling dorong dengan petugas Satpol PP dan membuat aksi sempat ricuh.

Upaya mahasiswa untuk menemui Bupati Konawe Saiful juga tidak terpenuhi. Massa berjanji akan kembali menggeruduk kantor bupati jika tuntutan mereka tidak terpenuhi.

Sebelumnya, kedatangan 500 TKA ini awalnya ditolak oleh Pemprov dan DPRD Sultra. Suasana kebatinan masyarakat setempat menjadi pertimbangan utama. "Meskipun rencana kedatangan TKA tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dan sudah melalui mekanisme protokol COVID-19, namun suasana kebatinan masyarakat di daerah belum ingin menerima kedatangan TKA," ujar Gubernur Sultra Ali Mazi di Kendari, Rabu (29/4) lalu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sultra Muhammad Endang menegaskan semua pimpinan DPRD siap membuat pernyataan resmi yang ikut ditandatangani Gubernur dan Forkopimda Sultra, guna meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kebijakan tersebut. Namun, sikap Pemprov Sultra berubah dimana kini Gubernur Sultra Ali Mazi mengizinkan 500 TKA asal Tiongkok masuk ke wilayahnya.

"Karena mereka menggunakan produk dari Tiongkok, bahasanya Tiongkok," kata Ali Mazi di Kendari, Selasa (16/6). "Semua kita kan ndak bisa dan satu tenaga kerja asing itu di-backup lima sampai tujuh orang kita (pekerja lokal)."

Selain dapat menyerap ribuan pekerja lokal, Ali Mazi juga menyampaikan kedatangan ratusan TKA tersebut juga dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan. "Namanya juga investor, kita harus menjaga harmonisasi agar tenaga kerja (lokal) bisa bekerja, pengangguran, kemiskinan bisa berkurang dan ini suatu kesyukuran bagi kita, karena itu adalah perusahaan internasional," terangnya. "Mereka datang berinvestasi dan investasinya nggak tanggung-tanggung Rp 42 triliun. Kita punya APBD aja cuma Rp 4,2 triliun. Nah kita harus jaga kalau seperti itu."

Menurut Ali Mazi, para TKA tersebut telah diizinkan datang ke Sulawesi Tenggara karena mereka telah memenuhi persyaratan dan telah diizinkan oleh pemerintah pusat. "Pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan dan keputusan pemerintah pusat, karena kita melaksanakan semua ketentuan undang-undang yang berlaku di negeri kita tercinta ini," tegasnya. "Jadi, kita nggak usah berprasangka, kita positif saja. Berpikir mereka datang ini untuk membangun daerah ini, yang penting itu."