WowKeren - Jumlah kasus COVID-19 di provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama beberapa pekan terakhir. Jatim bahkan menjadi penyumbang kasus COVID-19 terbanyak di tingkat nasional selama 11 hari berturut-turut, mulai dari 8 Juni hingga 18 Juni 2020.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jawa Timur, Sutrisno, menilai bahwa meningkatnya jumlah kasus COVID-19 disebabkan oleh ketidakpatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Menurut Sutrisno, kondisi Jatim saat ini sudah di luar kendali.

"Sekarang ini sudah lepas kendali," tutur Sutrisno dilansir Tempo pada Sabtu (20/6). "PSBB pun ndak mampu kendalikan masyarakat."

Lebih lanjut, Sutrisno menjelaskan bahwa masyarakat lah yang seharusnya berperan aktif dalam menjalankan protokol kesehatan. Namun ia mengaku masih menemui sebagian besar orang yang berkeliaran di jalan tanpa masker.

Tak hanya itu, Sutrisno juga menyoroti kafe dan mal di wilayah Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, Gresik) yang kini sudah kembali ramai. Ia juga menyinggung soal banyaknya warga yang bahkan nongkrong di pinggir jalan.

Sutrisno mengaku ragu jika pendekatan penertiban oleh aparat masih bisa efektif dalam situasi seperti itu. "Kalau sekarang mau ditangkap polisi, siapa yang mau ditangkap? Sudah demikian banyak yang ndak patuh. Kafe, mal, sudah ramai," ungkap Sutrisno.

Lebih lanjut, Sutrisno menilai tidak ada harapan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona kecuali warganya mau mematuhi aturan yang ditetapkan. Jika masyarakat masih mengabaikan protokol kesehatan, maka satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah menunggu ditemukannya obat dan vaksin.

"Surabaya ini sudah lepas kendali, tinggal menunggu obat dan vaksin," pungkas Sutrisno. "Kalau masyarakat tidak bisa menjaga diri sendiri dan keluarganya, orang tuanya, jangan berharap."

Di sisi lain, Sutrisno juga sempat mengatakan bahwa kondisi Madura juga menjadi problem di Jatim. Pasalnya, kasus COVID-19 di Madura sudah banyak namun masyarakat tetap tidak patuh. Bahkan ada warga yang menolak untuk menjalani tes PCR.