WowKeren - Gesekan antar pemerintah daerah memang tak bisa dihindarkan di tengah krisis akibat pandemi virus Corona seperti sekarang. Salah satunya Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang entah mengapa akhir-akhir ini kerap menunjukkan konflik.

Bila beberapa waktu lalu meributkan masalah data positif Corona, maka kali ini urusan kapasitas rumah sakit lah yang dipermasalahkan. Hal ini berawal dari Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang mengaku ditanyai perihal ketersediaan ruangan isolasi RS Husada Utama Surabaya.

Pemprov Jatim menilai pernyataan Risma itu menunjukkan seolah pihaknya meminta bantuan Pemkot Surabaya untuk menampung pasine COVID-19. Pemprov Jatim juga menolak anggapan bahwa RS rujukan Pemprov Jatim, RSUD dr Soetomo, sudah tak lagi bisa menampung pasien COVID-19.

"Tidak betul itu (pernyataan Risma)," tegas Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Heru Tjahjono, di Surabaya pada Senin (22/6) malam. Heru lantas menjelaskan bagaimana gambaran kapasitas ranjang RS untuk pasien COVID-19 saat ini.

"Saya tegaskan bahwa Pemprov Jatim masih memiliki Rumah Sakit Lapangan di Jalan Indrapura Surabaya, dan kondisinya masih ada bed isolasi yang tersedia," kata Heru, dikutip dari Medcom, Selasa (23/6). "Meski overload, RSUD Dr Soetomo Surabaya masih melayani perawatan pasien COVID-19 dan belum penuh."

Direktur Utama RS dr Soetomo yang juga merupakan Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jatim, Joni Wahyuhadi mengungkap pernyataan Risma itu disampaikan ketika mengabarkan perkembangan terkini persiapan fasilitas medis dalam menghadapi pandemi Corona. Kala itu Risma menyampaikan bahwa RS Husada Utama Surabaya sudah membeli 200 ranjang tambahan dan belum terpakai.

Alhasil kala itu Risma menilai sangat disayangkan apabila ranjang barunya tak digunakan dengan maksimal. Apalagi karena RS milik Pemprov Jatim seperti RS dr Soetomo, RS Haji Sukolilo, dan RS Jiwa Menur mulai kelebihan kapasitas.

Oleh karena itulah sejumlah pasien dari RS dr Soetomo, harapannya, bisa dirujuk ke RS Husada Utama. Namun ketika dikonfirmasi, rupanya ranjang tambahan itu ditujukan untuk pasien tanpa gejala (OTG).

"Kalau 200 bed belum terpakai kan sayang-sayang kalau enggak dimanfaatkan, yang kita rawat kan juga rakyat Surabaya. Kita juga tidak minta bantuan ke Pemkot," tutur Joni. "Tapi setelah kita telpon ke Direktur RS Husada Utama, ternyata bilangnya penuh dan tidak ada ruangan."

"Tenaga kesehatannya susah, malah minta bantuan ke kami agar bisa menyediakan," imbuh Joni. "Akhirnya karena sama-sama penuh, kami tidak jadi merujuk ke RS Husada Utama."