MenPAN-RB 'Bersih-Bersih' PNS, Bakal Mutasi Yang Tak Produktif Sampai Ancam Tukin Tidak Turun
Nasional

MenPAN-RB Tjahjo Kumolo semakin semangat untuk memangkas birokrasi sekaligus meningkatkan efisiensi PNS. Salah satunya dengan rencana menahan tunjangan kinerja untuk PNS dengan kategori berikut.

WowKeren - Upaya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo tampaknya tak main-main dalam rencana mengefisiensikan pegawai negeri sipil (PNS). Salah satunya terlihat dari rencana yang kerap ia sebutkan selama beberapa waktu belakangan, yakni memangkas PNS yang tidak produktif.

Tjahjo sendiri sempat mengaku akan memberhentikan PNS yang dinilai tak produktif. Namun belakangan Tjahjo menegaskan pihaknya bukan akan memecat mereka, melainkan memangkas jabatan yang dirasa tak begitu fleksibel dengan berbagai beban kerja yang ada.

"Ini bukan dipecat lho! Tidak mungkin dipecat, tidak mungkin pensiun dipercepat, tidak mungkin diberhentikan," ungkap Tjahjo ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/6). "Kita bertahap tunggu pensiun atau kecuali dia minta pensiun dini gitu aja."

Pasalnya Tjahjo menilai nyaris setengah dari total PNS di seluruh Indonesia merupakan tenaga administrasi. Menurut Tjahjo posisi tersebut terlalu banyak dan tak bisa dialihfungsikan ke jabatan lain.

Namun tentu saja untuk memutasikan mereka diperlukan pertimbangan matang karena memperhitungkan kompetensi masing-masing individu. Namun saat ini KemenPAN-RB memilih untuk tidak lagi merekrut tenaga administrasi.


"Jadi nanti pemetaan ASN disesuaikan dengan kebutuhan, maka tahun ini kami tidak menerima pegawai administrasi," ujar Tjahjo. "Kita fokus cari pegawai yang dibutuhkan yang ahli IT dan lain-lain."

Namun ada "ancaman" yang lebih besar apabila instansi tak kunjung melakukan penyederhanaan birokrasi. Yakni Tjahjo meminta Kementerian Keuangan untuk menahan pencairan tunjangan kinerja. Namun Tjahjo menolak bila usulannya ini disebut sebagai ancaman.

"Jadi ini untuk merangsang aja bukan mengancam. Karena mereka sudah terima beberapa provinsi," ujar Tjahjo, seperti dilansir dari Detik Finance, Rabu (24/6).

Terkait dengan usulannya menahan pencairan tukin ini diakibatkan banyaknya permintaan agar tukin dinaikkan padahal instansi tersebut belum melaksanakan tugas penyederhanaan birokrasi dari pemerintah pusat. Bahkan nyaris setengah instansi pemerintah di Indonesia belum melakukan perintah penyederhanaan birokrasi ini.

Untuk penyederhanaannya sendiri, Tjahjo menegaskan bukan berarti memangkas eselon. Namun para pejabat eselon ini akan dimanfaatkan untuk mengisi jabatan fungsional.

"Menurut arahan presiden, penyederhanaan birokrasi itu tidak memangkas. Jadi memang pola pikir dari eselon menjadi pola pikir fungsional, jadi tetap malah meningkat," pungkas Tjahjo. "Justru nanti dari eselon 3 mungkin bisa meningkat. Ini yang sedang kita siapkan dengan ibu Menteri Keuangan dengan detail."

(wk/elva)

You can share this post!

Related Posts