Untuk ke depannya, Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan pemetaan pada perusahaan berplat merah yang bergerak murni di bisnis, pelayanan publik, dan juga yang campuran.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 03 Juli 2020 - 11:13 WIB
WowKeren - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara mengenai maraknya korupsi di lingkungan perusahaan-perusahaan BUMN. Erick mengungkap jika hal itu tak lepas dari keberadaan BUMN yang memainkan peran ganda antara ekonomi dan pelayanan publik.
Yang mana, tidak ada pembatasan yang jelas antara keduanya. Oleh sebab itu, ia akan berupaya melakukan perubahan.
"Inilah transformasi yang kita coba push yang dulunya, kembali tidak ada maksud mendiskreditkan menteri sebelumnya," kata Erick dalam webinar, Kamis (2/7). "Bahwa BUMN dulunya peran ganda untuk memenuhi nilai ekonomi dan pelayanan publik, tapi problemnya karena garis merahnya tidak jelas."
Karena tidak adanya benang merah ini, membuat para direksi mencampuradukkan peran penugasan dengan bisnis. Dari sinilah praktik korupsi lahir. Selama beberapa tahun belakangan, ia menyebut ada puluhan kasus di BUMN.
"Akhirnya para direksi sendiri mencampuradukkan penugasan dan bisnis yang benar. Karena itu, banyak sekali kasus korupsi," tutur Erick. "Beberapa tahun ini saja sudah 53 kasus korupsi di BUMN."
Oleh sebab itu untuk ke depannya, Erick akan melakukan pemetaan pada BUMN. Ada BUMN yang bergerak murni di bisnis, pelayanan publik, dan ada juga yang mix atau campuran. Ia mencontohkan Telkom dan Bank Mandiri yang benar-benar di bisnis. Tapi ada juga yang berfokus pada pelayanan publik, seperti Pupuk Indonesia.
Dengan melakukan pemetaan, maka ia bisa memberikan KPI untuk masing-masing direksi dengan jelas. "Ini kita mapping supaya para direksi KPI (key performance indicator) jelas dan tidak ada iri-irian satu sama lainnya," ujarnya.
Sejak diberi mandat oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menkhodai BUMN, Erick memang gencar melakukan gebrakan-gebrakan. Termasuk salah satunya melakukan perombakan pada jajaran direksi perusahaan berplat merah.
Untuk melakukan 'bongkar pasang' itu, Erick pun tak tak jarang berkonsultasi dengan kementerian terkait. Selain dari Kementerian terkait, Erick juga mendengar masukan dari pihak swasta dalam pemilihan direksi BUMN.
(wk/zodi)
