Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto tengah berencana memborong pesawat jet tempur bekas. Namun, hal tersebut menuai kecaman dari ICW. Kenapa?
- Ruth Meliana
- Selasa, 28 Juli 2020 - 11:00 WIB
WowKeren - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berencana untuk membeli sejumlah pesawat jet tempur bekas. Namun, rencana Prabowo tersebut justru mendapatkan kecaman dari Indonesia Corruption Watch (ICW).
Adapun rencana Prabowo adalah membeli 15 pesawat jet tempur bekas jenis Eurofighter Typhoon milik Austria. Tetapi langkah tersebut dinilai Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo sangatlah tidak tepat.
Menurut Adnan, pesawat Eurofighter yang ingin dibeli Prabowo itu telah digunakan Austria selama 17 tahun. Pada 2002 silam, Austria sendiri juga membeli pesawat jet tempur itu dari negara lainnya.
Fakta ini membuat ICW terheran-heran dengan keputusan Prabowo yang ingin membeli pesawat tersebut. Terlebih, usia pesawat saat ini tinggal 13 tahun saja dan tidak sebanding dengan biaya perawatannya yang sangat mahal.
”Tapi tiba-tiba Indonesia berminat, ini kan kacau,” kata Adnan dalam diskusi virtual, Senin (27/7). “Barang yang sudah dihitung-hitung tidak efisien lagi, kemudian tiba-tiba kita mau beli.”
ICW lantas mempertanyakan alasan Prabowo yang begitu ngebet untuk membeli pesawat-pesawat bekas tersebut, mengingat biaya perawatannya dapat mencapai Rp65 triliun. Adnan bahkan meyakini adanya pihak ketiga yang kemungkinan memberikan bisikan dan dorongan kepada Prabowo untuk membeli pesawat jet tempur itu.
”Apakah ada pihak-pihak tertentu yang kemudian membisiki Kementerian Pertahanan supaya bisa beli?,” tanya Adnan. “Karena selama ini kita juga melihat banyak praktik pengadaan alutsista yang itu dimediasi oleh pihak ketiga, oleh para broker.”
”Dan broker-broker ini memang kantornya juga enggak ada,” sambungnya. “Tapi kemudian punya akses yang cukup kuat di pemerintahan maupun DPR supaya proses ini bisa berjalan cepat dan mudah.”
Terakhir, ICW juga mengingatkan proses pembelian jet tempur itu sangatlah tidak mudah. Pasalnya, akan ada sejumlah prosedur yang harus dilakukan jika Prabowo tetap mantap untuk melakukan pengadaan alutsista.
(wk/lian)
