Pengelola Lumbung Pangan Jatim tidak sepakat jika 22 orang karyawan yang terpapar COVID-19 disebut sebagai klaster karena sumber penularan bukan berasal dari tempat tersebut.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 20 Agustus 2020 - 19:27 WIB
WowKeren - Pengelola Lumbung Pangan Jatim buka suara mengenai 22 karyawannya yang terpapar COVID-19. Airlangga Satriagung tidak sepakat jika hal ini disebut klaster penularan baru. Pasalnya, penularan ini bukan murni berasal dari Lumbung Pangan.
"(Kasus COVID-19) di Lumbung Pangan bukan klaster. Karena sumbernya tidak dari Lumbung Pangan," kata Airlangga seperti dilansir Suara Surabaya, Kamis (20/8). "Kalau dari situ, semuanya kena pasti."
Dari 22 orang tersebut, 21 merupakan pasien tanpa gejala atau OTG sehingga mereka hanya perlu melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Adapun sebarannya adalah 3 warga Surabaya, 8 Sidoarjo, dan 1 orang warga Gresik. "21 orang isolasi mandiri di rumah, 1 orang di PHC. Terbanyak warga Surabaya," katanya.
Ia pun menceritakan kronologi puluhan karyawannya positif COVID-19. Kala itu, ada seorang karyawan yang mengeluhkan sakit diare dan demam usai liburan Idul Adha. Yang bersangkutan bersama lima orang pulang dari Malang dalam satu mobil. Lalu dari sini mulai dilakukan tes.
"Jadi pertama 1 orang, lalu 17 orang, terus hasilnya keluar 4 orang," jelasnya. Terkait 22 orang yang terpapar COVID-19, sebagian besar tidak melayani langsung transaksi melainkan bagian administrasi.
"Orang yang tidak berhubungan dengan masyarakat," ujarnya melanjutkan. "Mohon maaf distribusi terganggu karena temen-temen di divisi daring kena, terus di divisi keuangan juga ada yang kena."
Airlangga mengatakan, penanganan pada pasien positif di lumbung pangan ini sudah sangat baik. "Besok keluarga yang satu rumah dengan 22 orang ini akan di-swab semuanya di RS Lapangan Indrapura," ujarnya.
Ia memastikan hal ini tidak akan membuat Lumbung Pangan berhenti beroperasi. Sebab, bidang usahanya ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak.
"Virus ini bisa mengenai siapapun," ungkapnya. "Kalau kami lockdown ini menyangkut kepentingan masyarakat. Orang-orang belanja pangan di sini, dari 38 Kabupaten/Kota."
(wk/zodi)