Gelar Doktor Honoris Causa akan diberikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) terkait pemikiran dan pandangan Ma'ruf Amin soal Islam dalam kehidupan bernegara. Rencananya, gelar itu akan diserahkan pada Oktober 2020.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 04 September 2020 - 16:11 WIB
WowKeren - Universitas Negeri Jakarta (UNJ) akan memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Adapun gelar tersebut diberikan terkait pemikiran dan pandangan Ma'ruf soal Islam dalam kehidupan bernegara. Rencananya, gelar tersebut akan diserahkan kepada Ma'ruf pada Oktober 2020 mendatang.
Namun, Aliansi Dosen UNJ menolak pemberian gelar untuk Ma'ruf tersebut. Aliansi Dosen UNJ mengungkapkan tiga alasan penolakan pemberian gelar tersebut dalam keterangan tertulis mereka.
Yang pertama, Aliansi Dosen UNJ menilai pemberian gelar doktor honoris causa kepada tokoh yang sedang berkuasa dan memegang jabatan publik berpotensi mengancam kebebasan akademik dan otonomi perguruan tinggi. Pandangan ini didasarkan pada sejumlah riset yang telah dilakukan.
"Sejumlah riset juga telah menunjukkan tidak adanya kontribusi positif dari pemberian gelar kehormatan kepada pejabat terhadap perkembangan pengetahuan dan kampus," demikian kutipan keterangan pers tersebut, Jumat (4/9). "Praktik pemberian gelar kehormatan selama ini cenderung bermuatan politik dan bersifat transaksional."
Lalu yang kedua, pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada pejabat negara juga dinilai kontraproduktif terhadap upaya pemulihan nama baik UNJ. Pasalnya, UNJ telah beberapa kali mendapat sorotan negatif atas sejumlah peristiwa yang dinilai mencederai kehormatan kampus.
Di antaranya adalah operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan pemberian THR oleh pihak Rektorat UNJ kepada pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). "Pemberian gelar Doktor Honoris Causa dalam konteks demikian menjadi rentan menimbulkan konflik kepentingan yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan," lanjut Aliansi.
Kemudian yang ketiga, Aliansi Dosen UNJ menilai alasan pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada sang Wapres atas pemikirannya tentang negara kesepakatan patut dipertanyakan. Pasalnya, ide tersebut dinilai tidak orisinal lantaran telah dikemukakan dalam teori kontrak sosial sejak abad ke-17.
Selain itu, tidak ada indikator jelas bagaimana ide tersebut dikemukakan oleh Ma’ruf Amin, baik dalam bentuk karya akademik maupun lainnya. "Seperti diungkap sejumlah karya akademik, rekam jejak Ma’ruf Amin yang berkontribusi dalam politisasi identitas Islam dalam kompetisi kekuasaan seperti yang terjadi pada pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017 justru bertentangan dengan ide negara kesepakatan," ungkap Aliansi.
(wk/Bert)
