WowKeren - Kementerian Perhubungan akan menambah daftar kota yang mendapat layanan bus rapid transit (BRT) gratis dengan skema buy the service (BTS) pada 2021 mendatang. Adapun empat kota yang akan disasar layanan subsidi tersebut adalah Surabaya, Bandung, Banjarmasin dan Manado.

"Kami utamakan pelaku bisnis transportasi dari daerah, kami gandeng BNI akan bantu penganggaran, 2020 ada lima kota," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dalam peluncuran bus gratis di Bali, Senin (7/9). "Tahun depan, ada empat kota besar Surabaya, Bandung, Banjarmasin dan Manado berikutnya kami berikan."

Seperti diketahui subsidi transportasi massal dengan skema BTS pada 2020 difokuskan di lima kota, yakni Solo, Denpasar, Palembang, Medan, serta Yogyakarta. Lewat skema ini pemerintah membeli jasa layanan bus dari operator dengan harga jasa yang ditentukan berdasarkan perkiraan biaya operasional kendaraan (BOK).

BTS juga dilakukan dengan mekanisme lelang berbasis standar pelayanan minimal (SPM) atau quality licensing. Pemerintah juga bakal memberikan subsidi 100 persen untuk melaksanakan SPM itu sesuai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun 2020, meliputi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan.

Menurut Budi, strategi tersebut efektif untuk mendorong perbaikan serta peningkatan kualitas transportasi umum massal darat di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Namun, di luar pembenahan BRT, ia berharap pemerintah daerah juga melakukan perbaikan layanan untuk mendukung perpindahan masyarakat dari kendaraan pribadi ke tranportasi umum massal.

"Contohnya, barangkali manajemen parkir, semakin ke kota semakin mahal, masyarakat akhirnya akan meninggalkan kendaraan pribadinya beralih ke massal," ungkapnya. Ia juga sempat menyinggung soal langkah pemprov DKI Jakarta yang memberlakukan ganjil-genap kendaraan pribadi pada pemerintah daerah.

"Atau yang dilakukan juga oleh DKI, walaupun sekarang sudah diminta untuk melakukan review kembali menyangkut kebijakan ganjil genap dan sebagainya," tandasnya. "Kalau nanti diimbangi dengan kebijakan manajemen tadi, pemkot bisa terlibat di dalamnya, shifting dari kendaraan pribadi masyarakat bisa terjadi."