Anggota Komisi IX, Rahmad Handoyo, mempertanyakan selisih signifikan jumlah dokter yang meninggal akibat COVID-19 dari IDI dan Kemenkes. IDI diketahui melaporkan 100 orang, sedangkan Kemenkes 30.
- Elvariza Opita
- Selasa, 08 September 2020 - 11:30 WIB
WowKeren - Beberapa waktu lalu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melaporkan sebanyak 100 dokter meninggal dunia akibat COVID-19. Angka itu pun langsung menjadi sorotan nasional lantaran saat ini pandemi virus Corona pun belum mencapai puncaknya.
Namun belum lama ini Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo mengungkapkan keraguannya atas kebenaran data tersebut. Sebab ia membandingkan dengan data dari Kementerian Kesehatan yang disebutnya "hanya" mencatat 30 dokter yang meninggal akibat pandemi virus Corona.
"Saya mendapat informasi yang cukup valid dari Kementerian Kesehatan bahwa dokter yang telah gugur hanya 30 orang. Bukan 100 seperti yang dikatakan IDI," kata Rahmad Handoyo di Jakarta, Selasa (8/9). "Makanya saya ingin bertanya, data yang sudah terlanjur dirilis IDI itu sumbernya dari mana?"
"Menurut catatan IDI sudah ada 100 dokter yang gugur akibat terpapar COVID-19. Sementara menurut Kemenkes baru 30," imbuh Rahmad, dilansir dari Kumparan. "Selisihnya cukup signifikan."
Rahmad sendiri tak berspekulasi apapun soal perbedaan data tersebut. Hanya saja politikus PDI Perjuangan itu mendoorong agar IDI bekerja sama dengan Kemenkes dalam menyampaikan data, sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang kontraproduktif seperti saat ini.
"Kan seharusnya IDI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan saling bahu membahu dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Bukan merilis sesuatu hal yang kontra produktif. Apalagi kebenarannya masih diragukan," kata Rahmad.
Rahmad sangat menyoroti soal sumber data IDI yang jauh berbeda dengan laporan Kemenkes. Bila memang nantinya IDI ternyata ada kesalahan, maka organisasi tersebut wajib merilis permintaan maaf karena sudah menyebarkan kabar yang meresahkan masyarakat.
Ke depannya, Rahmad berharap agar IDI bisa lebih bekerja sama dengan Kemenkes maupun Satuan Tugas Penanganan COVID-19, bahu-membahu dan saling melengkapi. Ia berharap kejadian rilis data tanpa koordinasi hingga ada selisih signifikan seperti ini bisa dihindari ke depannya.
"Tolonglah agar IDI lebih hati-hati dalam menyampaikan data ke masyarakat," tuturnya. "Jika memang dalam perjalanannya ada yang tidak nyaman, ada ketidaksinkronan dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, jangan dibawa dalam organisasi. Mari hilangkan ego organisasi."
(wk/elva)
