Menko Muhadjir Ungkap Masalah Pendidikan di RI, SMP Paling Rawan Drop Out
Nasional

Menurut Menko PMK Muhadjir Effendy lebih dari setengah angkatan kerja di Indonesia berasal dari lulusan SMP dan SD. Meski demikian, untuk pembangunan SDM hal ini kurang relevan.

WowKeren - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berbicara mengenai persoalan pendidikan di Indonesia. Ia menyoroti tingkat sekolah menengah pertama (SMP).

"SMP paling rawan drop out. Banyak sekali tidak melanjutkan SMP," kata Muhadjir dilansir dari CNBC Indonesia, Rabu (16/9). Hal ini turut mempengaruhi kondisi pembangunan sumber daya di Indonesia.

Padahal, pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun. Ia mengakui jika lebih dari setengah angkatan kerja di Indonesia berasal dari lulusan SMP dan SD. Mereka ini justru lebih banyak terserap dalam lapangan kerja, jika dibandingkan dengan SMK dan SMA.

Sebab, mereka bisa lebih fleksibel untuk bekerja di mana saja. Kendati demikian, perlu digaris bawahi jika untuk misi pembangunan SDM hal ini kurang relevan.

"Angkatan tenaga kerja 54 persen tamatan SMP ke bawah, bahkan sebagian besar tamatan SD. Daya serap angkatan kerjanya memang tinggi dibanding serapan SMA dan SMK sekalipun," ungkap Muhadjir. "Karena fleksibel bisa bekerja di mana saja. Namun kalau dilihat pembangunan SDM nggak relevan, upahnya pun kecil. Kita nggak bisa berharap banyak."


Begitu juga dengan lulusan SMA. Meskipun program revitalisasi sudah dijalankan namun belum maksimal. Kendala fasilitas membuat jurusan yang tersedia pun banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.

"Misal perkantoran, padahal sudah diambil robot, artificial intelligence (AI)," jelas Muhadjir. "Sedangkan jurusan elektronik, pariwisata yang memang dibutuhkan justru kecil, karena kesulitan bengkel laboratorium atau fasilitasnya."

Ketimpangan ini membuat pembangunan menjadi terganggu. DI satu sisi kebutuhan satu bidang tidak terpenuhi. Sedangkan di bidang lain justru banyak tenaga kerja yang tidak terserap karena kebutuhan yang sedikit.

Di Indonesia, tercatat ada sekitar 136 juta orang yang masuk kategori angkatan kerja. Tujuh juta di antaranya merupakan pengangguran.

"Sekarang kita belum tahu berapa penambahan pengangguran di sini," ujarnya. "Bonus demografi kalau gagal dikelola memang yang terjadi bukan bonus, tapi bencana demografi."

(wk/zodi)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait